Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Model pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memiliki sisi positif dari sisi anggaran pelaksanaannya, namun sekaligus juga sisi negatif bagi demokrasi.

Founder Citra Institute, Yusak Farchan memandang, peralihan dari hak rakyat memilih langsung pemimpin daerahnya kepada model perwakilan oleh DPRD, sepatutnya dipertimbangkan secara matang oleh pemangku pembuat kebijakan.

"Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dan wakilnya oleh DPRD memang lebih efisien dari sisi prosedur, tapi mengabaikan hak-hak rakyat sebagai nyawa demokrasi," ujar Yusak kepada RMOL, Rabu 31 Desember 2025.

Yusak menuturkan, argumentasi elite politik dan partainya yang menyebut ongkos politik menjadi kepala daerah tidak murah, pada dasarnya ditengarai bukan dari perilaku rakyat yang suka diberikan politik uang.

"Biaya politik mahal itu sumbernya di elite, bukan di rakyat. Kalau seluruh elite bersepakat tidak bagi-bagi uang saat pemilu-pilkada, maka cost politik sebenarnya bisa ditekan," kata Yusak.

Lagipula, lanjut Yusak, jika pilkada digeser ke DPRD dan bukan lagi di tempat pemungutan suara (TPS), maka yang namanya politik uang tak lantas bisa otomatis hilang.

"Memangnya partai-partai, anggota DPRD mau gratisan pilih gubernur, bupati dan walikota? Saya kok tidak yakin," demikian Yusak.