Berita

Ilustrasi

Politik

Setoran Pajak Jeblok Menkeu Purbaya Beri Sinyal Defisit 2025 Melebar

RABU, 31 DESEMBER 2025 | 19:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 melebar dari target awal sebesar 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, Purbaya menegaskan kondisi defisit anggaran masih terkendali dan tidak melampaui batas yang diatur dalam UU 17/2002 tentang Keuangan Negara, yakni maksimal 3 persen dari PDB.

“(Defisit) di atas itu (target APBN 2025), yang jelas kami tidak melanggar Undang-Undang maksimal 3 persen, dan kami komunikasi terus dengan DPR. 'Kan masih bergerak nih angkanya, minggu depan kepastiannya, ntar saya salah ngomong,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 31 Desember 2025.


Ia mengakui, pelebaran defisit salah satunya dipicu melemahnya kinerja penerimaan pajak. Bahkan, realisasi setoran pajak tercatat mengalami shortfall atau berada di bawah target outlook 2025.

Pemerintah sendiri menargetkan outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun. Namun hingga Januari–November 2025, realisasinya baru mencapai Rp1.634,4 triliun atau sekitar 78,7 persen dari target tersebut.

“(Penerimaan pajak) di bawah outlook kira-kira, tapi detailnya nanti minggu depan saya presentasikan,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan, anjloknya penerimaan pajak tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang belum stabil. Ia menilai, sepanjang sembilan bulan pertama 2025, ekonomi domestik cenderung berada dalam tekanan.

Di sisi lain, pemerintah juga menunda pemungutan sejumlah potensi penerimaan pajak. Kebijakan itu diambil untuk menjaga daya beli dan tidak membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Pajak seperti yang Anda lihat sebelum-sebelumnya, berada di bawah target APBN. Jadi kita tidak memungkiri ada tekanan, karena ekonomi jelek di beberapa bulan sebelumnya, selama 9 bulan pertama tahun ini. Terus ada beberapa upaya penarikan pajak yang saya tunda sampai ekonominya bagus,” pungkas Purbaya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya