Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Pengerjaan jembatan darurat di wilayah terdampak bencana Sumatera, hingga saat ini masih menggunakan dana secara swadaya.
Hal itu sebagaimana diungkap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar Satgas Pemulihan Pascabencana DPR, Selasa kemarin, 30 Desember 2025.
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah, berpandangan bahwa kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi jika koordinasi anggaran antar kementerian dan lembaga berjalan cepat dan efektif.
“Terkait anggaran TNI yang masih swadaya ketika melakukan mobilisasi alat untuk penanganan bencana di Sumatera, saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden,” kata Said Abdullah kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 31 Desember 2025.
Menurut Said, dari sisi anggaran, pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang fiskal untuk penanganan bencana di Sumatera. Ia menyebut dalam APBN 2025 masih tersedia dana siap pakai atau on call sekitar Rp500 miliar yang dapat digunakan untuk kebutuhan tersebut.
“Dari sisi anggaran, alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera di tahun 2025,” ujarnya.
Legislator PDIP ini menilai pengalaman TNI yang harus bergerak dengan keterbatasan anggaran merupakan cerminan lemahnya koordinasi, khususnya dari BNPB sebagai ketua kelas penanganan bencana.
Said menegaskan situasi tersebut semestinya tidak terjadi jika pengajuan anggaran dilakukan lebih cepat.
“Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu,” tegasnya.
Ia juga meyakini Kementerian Keuangan akan merespons cepat apabila kebutuhan anggaran dikoordinasikan secara baik oleh BNPB, termasuk kebutuhan TNI AD dalam pembangunan jembatan bailey di wilayah terdampak bencana.
“Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respons dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey,” katanya.
Said menjelaskan, jembatan bailey merupakan jembatan darurat yang dimiliki Zeni Tempur TNI AD dan memiliki peran vital dalam membuka akses wilayah bencana yang terisolasi.
Atas dasar itu, ia meminta BNPB lebih gesit dalam pengambilan keputusan.
“Jembatan bailey adalah jembatan darurat, alat itu dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD, dan sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi. Oleh sebab itu, saya berharap BNPB bisa lebih gesit,” tandasnya.
