Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro. (Foto: Humas Nasdem)
Kebijakan pemotongan dana desa bukan semata pemangkasan, melainkan bagian dari penataan ulang anggaran nasional untuk memperkuat program prioritas pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat.
“Ini bukan hanya dana desa. Secara keseluruhan TKD (dana transfer ke daerah) memang sedang dilakukan penyesuaian,” jelas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, lewat keterangan resminya, Rabu, 31 Desember 2025.
Fauzi menjelaskan, dana desa merupakan bagian dari skema TKD yang saat ini hampir seluruh posnya mengalami penyesuaian anggaran di kisaran 20-30 persen, termasuk alokasi dana desa.
Sebagai anggota Komisi XI yang bermitra dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, OJK, BPK, LKPP, hingga Danantara, Fauzi meminta para kepala desa untuk tidak terburu-buru menyikapi kebijakan tersebut secara negatif.
“Saya mengimbau kepala desa untuk tetap tenang dan menerima terlebih dahulu skema kebijakan yang saat ini sedang digodok di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kebijakan ini nantinya benar-benar membawa manfaat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fauzi menegaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan untuk memperkuat program prorakyat yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat luas.
Sejumlah program prioritas tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta berbagai program sosial dan pemberdayaan lainnya.
Menurut Fauzi, total anggaran bantuan langsung dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui berbagai program tersebut mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp1.230 triliun, yang terbagi dalam 18 item program nasional.
“Hampir Rp1.230 triliun itu adalah bantuan langsung program pemerintah. Ada 18 item, dan semuanya diterima langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia optimistis, apabila skema kebijakan ini dijalankan secara efektif dan tepat sasaran, maka dampaknya akan sangat signifikan, mulai dari penguatan daya beli masyarakat, peningkatan kualitas gizi, pemberdayaan ekonomi desa melalui koperasi, hingga dukungan nyata bagi pendidikan rakyat.
Fauzi kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintahan desa, agar seluruh kebijakan dan program dapat berjalan selaras demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat luas.
“Sinergi pusat dan desa menjadi kunci agar manfaat program ini benar-benar dirasakan rakyat,” tutup Fauzi.
