Berita

Wamen PKP Fahri Hamzah (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Prabowo Siapkan Lembaga Khusus Percepatan Pembangunan Perumahan Nasional

RABU, 31 DESEMBER 2025 | 10:28 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Untuk mempercepat realisasi pembangunan perumahan nasional, Presiden Prabowo Subianto menginisiasi pembentukan lembaga khusus yang akan menangani secara terpadu urusan pertanahan, perizinan, hingga pembiayaan hunian.

Rencana tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah usai menemui Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam, 31 Desember 2025. 

Fahri mengungkapkan, Presiden Prabowo secara langsung beberapa kali menyampaikan pesan agar pemerintah segera menemukan mekanisme yang efektif untuk mempercepat pembangunan perumahan. 


“Beliau (Presiden) menitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan yang saya laporkan. Karena ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan,” kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025.

Menurut Fahri, lembaga khusus tersebut dirancang untuk mengambil alih dan mengoordinasikan berbagai urusan strategis yang selama ini tersebar di banyak sektor. 

Mulai dari persoalan pertanahan dan pengadaan lahan, proses perizinan, skema pembiayaan, hingga penghunian dan pengelolaan hunian, semuanya akan ditangani secara terpusat. 

“Intinya memang harus ada lembaga yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, penghunian, serta manajemen hunian berbasis hunian sosial. Karena beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran,” ujar Fahri.

Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa proses pembentukan lembaga tersebut akan segera dikonsultasikan dan dikoordinasikan lintas kementerian.

“Kami sudah berkoordinasi dengan MenPAN dan Mensesneg. Mudah-mudahan satu dua hari ke depan ada pertemuan lanjutan dan jika memungkinkan, di awal tahun ini sudah bisa disahkan,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya