Berita

Wamen PKP Fahri Hamzah (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Prabowo Siapkan Lembaga Khusus Percepatan Pembangunan Perumahan Nasional

RABU, 31 DESEMBER 2025 | 10:28 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Untuk mempercepat realisasi pembangunan perumahan nasional, Presiden Prabowo Subianto menginisiasi pembentukan lembaga khusus yang akan menangani secara terpadu urusan pertanahan, perizinan, hingga pembiayaan hunian.

Rencana tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah usai menemui Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam, 31 Desember 2025. 

Fahri mengungkapkan, Presiden Prabowo secara langsung beberapa kali menyampaikan pesan agar pemerintah segera menemukan mekanisme yang efektif untuk mempercepat pembangunan perumahan. 


“Beliau (Presiden) menitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan yang saya laporkan. Karena ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan,” kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025.

Menurut Fahri, lembaga khusus tersebut dirancang untuk mengambil alih dan mengoordinasikan berbagai urusan strategis yang selama ini tersebar di banyak sektor. 

Mulai dari persoalan pertanahan dan pengadaan lahan, proses perizinan, skema pembiayaan, hingga penghunian dan pengelolaan hunian, semuanya akan ditangani secara terpusat. 

“Intinya memang harus ada lembaga yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, penghunian, serta manajemen hunian berbasis hunian sosial. Karena beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran,” ujar Fahri.

Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa proses pembentukan lembaga tersebut akan segera dikonsultasikan dan dikoordinasikan lintas kementerian.

“Kami sudah berkoordinasi dengan MenPAN dan Mensesneg. Mudah-mudahan satu dua hari ke depan ada pertemuan lanjutan dan jika memungkinkan, di awal tahun ini sudah bisa disahkan,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya