Berita

Wamen PKP Fahri Hamzah (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Prabowo Siapkan Lembaga Khusus Percepatan Pembangunan Perumahan Nasional

RABU, 31 DESEMBER 2025 | 10:28 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Untuk mempercepat realisasi pembangunan perumahan nasional, Presiden Prabowo Subianto menginisiasi pembentukan lembaga khusus yang akan menangani secara terpadu urusan pertanahan, perizinan, hingga pembiayaan hunian.

Rencana tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah usai menemui Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam, 31 Desember 2025. 

Fahri mengungkapkan, Presiden Prabowo secara langsung beberapa kali menyampaikan pesan agar pemerintah segera menemukan mekanisme yang efektif untuk mempercepat pembangunan perumahan. 


“Beliau (Presiden) menitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan yang saya laporkan. Karena ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan,” kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025.

Menurut Fahri, lembaga khusus tersebut dirancang untuk mengambil alih dan mengoordinasikan berbagai urusan strategis yang selama ini tersebar di banyak sektor. 

Mulai dari persoalan pertanahan dan pengadaan lahan, proses perizinan, skema pembiayaan, hingga penghunian dan pengelolaan hunian, semuanya akan ditangani secara terpusat. 

“Intinya memang harus ada lembaga yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, penghunian, serta manajemen hunian berbasis hunian sosial. Karena beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran,” ujar Fahri.

Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa proses pembentukan lembaga tersebut akan segera dikonsultasikan dan dikoordinasikan lintas kementerian.

“Kami sudah berkoordinasi dengan MenPAN dan Mensesneg. Mudah-mudahan satu dua hari ke depan ada pertemuan lanjutan dan jika memungkinkan, di awal tahun ini sudah bisa disahkan,” tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya