Berita

Ilustrasi (Dokumen RMOL)

Politik

Usulan Pilkada Melalui DPRD Dinilai Hanya Menguntungkan Elite

RABU, 31 DESEMBER 2025 | 08:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dinilai hanya menguntungkan elite politik. Pasalnya, berbagai alasan yang dikemukakan untuk mendukung usulan tersebut tidak menyentuh akar persoalan demokrasi di tingkat pemilih.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan bahwa usulan pilkada melalui DPRD bukanlah hal baru. Sejumlah elite partai politik telah lama menggulirkan gagasan serupa dengan alasan klasik, mulai dari maraknya politik uang, tingginya biaya pilkada, hingga dampak polarisasi di masyarakat.

“Alasan-alasan tersebut tampaknya hanya dijadikan justifikasi agar pilkada kembali dilakukan melalui DPRD. Tidak satu pun dari tiga faktor itu yang secara signifikan berkaitan langsung dengan pemilih,” ujar Jamiluddin kepada wartawan, Rabu, 31 Desember 2025.


Ia menjelaskan, praktik politik uang justru lebih banyak diinisiasi oleh elite politik, khususnya calon kepala daerah yang ingin menang secara instan. Uang kerap dijadikan alat untuk memengaruhi pilihan pemilih.

Namun demikian, lanjut Jamiluddin, politik uang juga sangat mungkin terjadi jika pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Dalam skema tersebut, calon kepala daerah tetap berpotensi menyuap anggota DPRD agar memperoleh dukungan.

Menurutnya, praktik politik uang sebenarnya dapat ditekan apabila seluruh peserta pilkada memiliki komitmen kuat untuk mengharamkannya.

“Dengan komitmen itu, pemilih tidak lagi diiming-imingi uang untuk menentukan pilihan. Mereka akan memilih berdasarkan kapasitas dan penilaian terhadap amanah calon,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya