IPW Bongkar Dugaan Mafia Hukum Kasus Alam Raya Abadi

Indonesia Police Watch (IPW) mengungkap dugaan kuat praktik mafia hukum dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan PT Alam Raya Abadi (PT ARA). Dugaan tersebut mencakup perintangan penyidikan hingga perdagangan pengaruh.

"Perkara PT ARA menunjukkan pola sistematis dan berulang, sehingga tidak bisa dipandang sebagai kasus biasa," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam paparan Catatan Akhir Tahun IPW 2025 (Bagian 2), Senin 29 Desember 2025.

IPW menyoroti dugaan pembantuan kejahatan oleh oknum Biro Wassidik Bareskrim Polri dalam Gelar Perkara Khusus (GPK) pada 11 Desember 2025, terkait laporan polisi di Bareskrim dan Polda Maluku Utara dengan korban Liu Xun selaku direktur Utama PT ARA.

Berdasarkan akta dan data AHU, Liu Xun tercatat sebagai direktur utama PT ARA dengan mayoritas saham dimiliki Allestari Development Pte. Ltd, perusahaan Singapura. Namun pada September 2022 terjadi perubahan pengurus tanpa RUPS melalui Akta Nomor 87, yang mengeluarkan Liu Xun dan mengangkat Wang Jinglei serta Christian Jaya.

IPW menegaskan Akta Nomor 87 bersumber dari akta-akta yang telah dinyatakan mengandung pidana pemalsuan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan Singapura juga melarang pihak tertentu mencabut kewenangan Liu Xun sebagai Direktur Utama PT ARA.

Menurut IPW, perkara ini merupakan kejahatan kerah putih yang terstruktur. Wang Jinglei diduga hanya dijadikan figur, sementara kendali perseroan berada di tangan Christian Jaya yang diduga memanfaatkan akta bermasalah untuk mengurus RKAB dan menjual nikel hingga ratusan miliar rupiah.

IPW juga menyoroti dugaan perdagangan pengaruh dan penggunaan dokumen yang diduga palsu dalam proses gelar perkara guna menghambat penegakan hukum.

"Ini bukan sengketa biasa, tetapi wujud nyata mafia hukum," tegas Sugeng.

Atas dasar itu, IPW mendesak Polri segera meningkatkan perkara ke tahap penyidikan serta menetapkan Christian Jaya dan pihak terkait sebagai tersangka.

"Jika terus dibiarkan, yang dipertaruhkan adalah wibawa hukum dan kepercayaan publik terhadap Polri," pungkas Sugeng.