Berita

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersama KSAD Maruli Simanjuntak. (Foto: YouTube DPR)

Bisnis

Menkeu Tercengang Tahu KSAD Bangun Jembatan Hasil Ngutang

SELASA, 30 DESEMBER 2025 | 17:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku terkejut mengetahui bahwa Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak membangun sejumlah jembatan darurat di Sumatera, salah satunya dengan skema utang.

Pengakuan itu disampaikan Purbaya dalam rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana DPR yang digelar di Banda Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta dihadiri Wakil Ketua DPR  Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.


Berdasarkan pengamatan RMOL melalui kanal YouTube DPR, Menkeu Purbaya tampak duduk bersebelahan dengan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Dalam rapat itu, Purbaya lebih dulu menjelaskan bahwa peran Kementerian Keuangan dalam penanganan bencana lebih banyak berada di belakang layar.

"Jadi, kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit, Pak, karena kami di belakang, kami cuma ya bayar kalau ada tagihan," kata Purbaya.

Ia menjelaskan, selama ini proses atau skema pembiayaan penanganan bencana dilakukan melalui satu pintu, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun demikian, Purbaya mengaku baru mengetahui adanya pembiayaan pembangunan jembatan yang dilakukan dengan cara berutang.

"Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya," jelas Purbaya yang disambut tawa Maruli.

Purbaya kemudian melontarkan pertanyaan kepada KSAD terkait jaminan atas utang pembangunan jembatan tersebut.

"Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?" tanya Purbaya.

"Ya tentara pak," jawab Maruli.

Jawaban tersebut sontak mengundang tawa seluruh peserta rapat yang hadir.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya