Berita

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. (Foto:RMOL)

Politik

Tak Tepat Bahas Pilkada Lewat DPRD Saat Ini

SELASA, 30 DESEMBER 2025 | 11:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai pembahasan wacana pemilihan kepala daerah yang kembali dilakukan melalui DPRD tidak tepat jika dilakukan pada situasi saat ini. 

“Bahkan jikapun misal seluruh partai saat ini setuju kepala daerah kembali dipilih DPRD, menurut saya membahasnya, apalagi memutuskannya di situasi saat ini tidak tepat,” kata Jansen lewat akun X miliknya, Selasa, 30 Desember 2025.

Ia mengingatkan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal, pelaksanaan pilkada berikutnya baru akan digelar pada 2031. Artinya, proses politik menuju pilkada tersebut masih membutuhkan waktu yang sangat lama.


“Baru setelah Pilpres 2029. Membahasnya di atas tahun 2029 pun masih cukup waktu,” ujarnya.

Atas dasar itu, Jansen menyarankan agar pembahasan mengenai perubahan mekanisme pilkada ditunda terlebih dahulu. Ia menilai tidak ada urgensi untuk mengangkat isu tersebut saat ini, terlebih jika hanya berpotensi memicu polemik baru di ruang publik.

Lebih lanjut, Jansen menekankan bahwa isu pilkada merupakan persoalan politik yang masih menuai perbedaan pandangan, baik di kalangan partai politik maupun masyarakat luas. Karena itu, ia meminta semua pihak untuk lebih bijak dalam menentukan prioritas pembahasan.

“Apalagi ini terkait politik, di mana banyak pihak masih berbeda pandangan, termasuk partai-partai dan rakyat, di tengah situasi bencana yang masih berjalan,” kata Jansen.

Ia pun mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memfokuskan perhatian pada persoalan-persoalan yang lebih mendesak dan nyata di hadapan masyarakat saat ini.

“Lebih baik fokus kita sekarang, termasuk negara, ke hal-hal yang lebih urgent yang sudah menunggu di depan mata,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya