Berita

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. (Foto:RMOL)

Politik

Tak Tepat Bahas Pilkada Lewat DPRD Saat Ini

SELASA, 30 DESEMBER 2025 | 11:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai pembahasan wacana pemilihan kepala daerah yang kembali dilakukan melalui DPRD tidak tepat jika dilakukan pada situasi saat ini. 

“Bahkan jikapun misal seluruh partai saat ini setuju kepala daerah kembali dipilih DPRD, menurut saya membahasnya, apalagi memutuskannya di situasi saat ini tidak tepat,” kata Jansen lewat akun X miliknya, Selasa, 30 Desember 2025.

Ia mengingatkan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal, pelaksanaan pilkada berikutnya baru akan digelar pada 2031. Artinya, proses politik menuju pilkada tersebut masih membutuhkan waktu yang sangat lama.


“Baru setelah Pilpres 2029. Membahasnya di atas tahun 2029 pun masih cukup waktu,” ujarnya.

Atas dasar itu, Jansen menyarankan agar pembahasan mengenai perubahan mekanisme pilkada ditunda terlebih dahulu. Ia menilai tidak ada urgensi untuk mengangkat isu tersebut saat ini, terlebih jika hanya berpotensi memicu polemik baru di ruang publik.

Lebih lanjut, Jansen menekankan bahwa isu pilkada merupakan persoalan politik yang masih menuai perbedaan pandangan, baik di kalangan partai politik maupun masyarakat luas. Karena itu, ia meminta semua pihak untuk lebih bijak dalam menentukan prioritas pembahasan.

“Apalagi ini terkait politik, di mana banyak pihak masih berbeda pandangan, termasuk partai-partai dan rakyat, di tengah situasi bencana yang masih berjalan,” kata Jansen.

Ia pun mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memfokuskan perhatian pada persoalan-persoalan yang lebih mendesak dan nyata di hadapan masyarakat saat ini.

“Lebih baik fokus kita sekarang, termasuk negara, ke hal-hal yang lebih urgent yang sudah menunggu di depan mata,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Jokowi Intervensi Prabowo soal Kabinet Jelang Pelantikan Presiden

Jumat, 03 Juli 2026 | 06:13

Sehina-hinanya, Serendah-rendahnya

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:48

Rezim Baru dan Kelahiran Organisasi Pemuda Paramiliter

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:41

Satu Polisi Tewas Dibacok saat Gerebek Bandar Sabu di Katingan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:18

Jokowi Kecewa Berat Roy Suryo-Dokter Tifa Tak Ditahan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:15

Jokowi Tidak Rela Kehilangan Kekuasaan

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:26

Spanyol Lolos ke 16 Besar setelah Gasak Austria 3-0

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:12

Raja Juli Antoni Dituntut Terbuka soal Kasus Bupati Kuansing

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:03

Flyover Latumenten Bisa Kurangi Kemacetan 40 Persen

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:30

Sangat Aneh Kejaksaan Belum Periksa Jokowi

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:17

Selengkapnya