Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: BPMI Sekretariat Presiden)

Politik

Pemerintah Harus Tuntaskan Persoalan Rakyat Demi Jaga Wibawa

SELASA, 30 DESEMBER 2025 | 09:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Adi Prayitno memberikan catatan akhir tahun terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Dalam evaluasinya, Adi menekankan bahwa tahun 2026 harus menjadi tahun konkret, yakni masa pembuktian ketika berbagai persoalan mendasar rakyat benar-benar dituntaskan oleh pemerintah.

“2026 adalah tahun konkret, tahun di mana persoalan rakyat harus selesai. Lapangan pekerjaan harus semakin banyak, kemiskinan dan pengangguran ditekan sampai ke titik terendah,” kata Adi kepada RMOL, Selasa, 30 Desember 2025.


Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu, fokus pada penyelesaian masalah rakyat menjadi kunci utama untuk membangun kewibawaan pemerintahan Presiden Prabowo. 

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai, legitimasi kekuasaan tidak cukup hanya bertumpu pada stabilitas politik elite, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

“Hanya dengan cara inilah pemerintah bisa membangun kewibawaan,” ujarnya.

Adi juga menyoroti kondisi internal kabinet yang dinilainya relatif solid hingga akhir tahun 2025. Meski sempat muncul riak-riak internal, termasuk isu taubat nasuha yang sempat mencuat, hal tersebut tidak sampai mengganggu soliditas pemerintahan.

“Sejauh ini kabinet solid. Riak-riak internal memang sempat ada, tetapi tidak signifikan,” kata Adi.

Lebih jauh, Adi menilai konfigurasi politik nasional saat ini menunjukkan kuatnya posisi pemerintahan Presiden Prabowo. 

“Hari ini praktis tidak ada yang berani jadi oposisi,” pungkasnya.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya