Berita

Ilustrasi (Artificial Intelligence)

Bisnis

Menko Zulhas Dorong Impor Sapi Hidup untuk Berdayakan Peternak Lokal

SELASA, 30 DESEMBER 2025 | 07:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah membuka peluang untuk mempermudah skema impor sapi hidup sebagai strategi memenuhi kebutuhan daging nasional sekaligus menggerakkan ekonomi sektor peternakan.

Rencana ini mencuat usai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memimpin rapat koordinasi penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2026 di Jakarta, Senin 29 Desember 2025. 

Zuhas menjelaskan bahwa opsi membebaskan impor sapi hidup bertujuan agar proses hilirisasi terjadi di dalam negeri. Dibandingkan mengimpor daging beku, sapi hidup dinilai memberikan efek domino yang lebih besar.


"Kalau kita mau pemberdayaan, maka kita bebaskan impor sapinya agar punya nilai tambah," ujar Zulhas. 

Nilai tambah yang dimaksud meliputi penyediaan lapangan kerja di sektor peternakan, mendorong program penggemukan (fattening) sapi local, dan peningkatan penyerapan pakan, seperti rumput dan konsentrat dari petani lokal.

Untuk menjaga keseimbangan pasar, pemerintah akan mengatur ketat masuknya daging sapi beku. 

Ke depannya, Perum Bulog akan memegang kendali penuh atas impor daging beku guna memastikan stok dan harga tetap stabil di masyarakat.

Selain daging, pemerintah juga berencana memperkuat peran Bulog sebagai stabilisator komoditas strategis lainnya, seperti beras, jagung, dan minyak goreng.

Langkah ini diambil mengingat ketergantungan Indonesia terhadap daging impor masih cukup tinggi. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mencatat bahwa saat ini 30 hingga 40 persen kebutuhan daging nasional masih dipasok dari luar negeri.

"Peningkatan populasi dan produktivitas sapi lokal menjadi langkah penting agar kita semakin mandiri," ungkap Amran. Ia menekankan bahwa penambahan volume impor sapi hidup saat ini berfungsi sebagai stabilisator harga, serupa dengan pengelolaan stok beras dan minyak goreng.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya