Berita

Ilustrasi (Artificial Intelligence)

Bisnis

Menko Zulhas Dorong Impor Sapi Hidup untuk Berdayakan Peternak Lokal

SELASA, 30 DESEMBER 2025 | 07:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah membuka peluang untuk mempermudah skema impor sapi hidup sebagai strategi memenuhi kebutuhan daging nasional sekaligus menggerakkan ekonomi sektor peternakan.

Rencana ini mencuat usai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memimpin rapat koordinasi penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2026 di Jakarta, Senin 29 Desember 2025. 

Zuhas menjelaskan bahwa opsi membebaskan impor sapi hidup bertujuan agar proses hilirisasi terjadi di dalam negeri. Dibandingkan mengimpor daging beku, sapi hidup dinilai memberikan efek domino yang lebih besar.


"Kalau kita mau pemberdayaan, maka kita bebaskan impor sapinya agar punya nilai tambah," ujar Zulhas. 

Nilai tambah yang dimaksud meliputi penyediaan lapangan kerja di sektor peternakan, mendorong program penggemukan (fattening) sapi local, dan peningkatan penyerapan pakan, seperti rumput dan konsentrat dari petani lokal.

Untuk menjaga keseimbangan pasar, pemerintah akan mengatur ketat masuknya daging sapi beku. 

Ke depannya, Perum Bulog akan memegang kendali penuh atas impor daging beku guna memastikan stok dan harga tetap stabil di masyarakat.

Selain daging, pemerintah juga berencana memperkuat peran Bulog sebagai stabilisator komoditas strategis lainnya, seperti beras, jagung, dan minyak goreng.

Langkah ini diambil mengingat ketergantungan Indonesia terhadap daging impor masih cukup tinggi. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mencatat bahwa saat ini 30 hingga 40 persen kebutuhan daging nasional masih dipasok dari luar negeri.

"Peningkatan populasi dan produktivitas sapi lokal menjadi langkah penting agar kita semakin mandiri," ungkap Amran. Ia menekankan bahwa penambahan volume impor sapi hidup saat ini berfungsi sebagai stabilisator harga, serupa dengan pengelolaan stok beras dan minyak goreng.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya