Berita

Ilustrasi (Artificial Intelligence)

Bisnis

Menko Zulhas Dorong Impor Sapi Hidup untuk Berdayakan Peternak Lokal

SELASA, 30 DESEMBER 2025 | 07:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah membuka peluang untuk mempermudah skema impor sapi hidup sebagai strategi memenuhi kebutuhan daging nasional sekaligus menggerakkan ekonomi sektor peternakan.

Rencana ini mencuat usai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memimpin rapat koordinasi penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2026 di Jakarta, Senin 29 Desember 2025. 

Zuhas menjelaskan bahwa opsi membebaskan impor sapi hidup bertujuan agar proses hilirisasi terjadi di dalam negeri. Dibandingkan mengimpor daging beku, sapi hidup dinilai memberikan efek domino yang lebih besar.


"Kalau kita mau pemberdayaan, maka kita bebaskan impor sapinya agar punya nilai tambah," ujar Zulhas. 

Nilai tambah yang dimaksud meliputi penyediaan lapangan kerja di sektor peternakan, mendorong program penggemukan (fattening) sapi local, dan peningkatan penyerapan pakan, seperti rumput dan konsentrat dari petani lokal.

Untuk menjaga keseimbangan pasar, pemerintah akan mengatur ketat masuknya daging sapi beku. 

Ke depannya, Perum Bulog akan memegang kendali penuh atas impor daging beku guna memastikan stok dan harga tetap stabil di masyarakat.

Selain daging, pemerintah juga berencana memperkuat peran Bulog sebagai stabilisator komoditas strategis lainnya, seperti beras, jagung, dan minyak goreng.

Langkah ini diambil mengingat ketergantungan Indonesia terhadap daging impor masih cukup tinggi. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mencatat bahwa saat ini 30 hingga 40 persen kebutuhan daging nasional masih dipasok dari luar negeri.

"Peningkatan populasi dan produktivitas sapi lokal menjadi langkah penting agar kita semakin mandiri," ungkap Amran. Ia menekankan bahwa penambahan volume impor sapi hidup saat ini berfungsi sebagai stabilisator harga, serupa dengan pengelolaan stok beras dan minyak goreng.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya