Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

TUKANG sablon, tukang jahit, pemasang baliho, digital printing, biro iklan, pengincar amplop, ngumpul di sini sebentar. 

Soalnya Pilkada tidak lagi secara langsung, melainkan cukup dipilih DPRD. Kalau ini gol, semua kalian akan gigit jari, tak ada order lagi macam dulu. 

Order itu diperuntukkan bagi wakil rakyat yang jumlah puluhan orang itu, dan para ketua umum partai politik alias parpol di pusat. 

Indonesia memang negara dengan bakat istimewa, menghidupkan kembali ide mati lalu menyebutnya “terobosan.” 

Demokrasi di sini seperti kaset lawas dangdut koplo, kalau sudah tidak laku, diputar ulang, diberi remix, lalu dijual lagi ke publik yang sama. 

Di penghujung 2025, ketika rakyat sibuk menghitung sisa saldo dan tekanan darah, elite politik justru sibuk merancang sulap akbar, pilkada langsung mau ditarik dari tangan rakyat dan diserahkan kembali ke DPRD. 

Katanya demi efisiensi. Biasanya, kata “efisiensi” itu kode rahasia, ada yang mau dipermudah, tapi bukan hidup rakyat.

Adegan ini sebenarnya bukan baru. Kita pernah nonton musim sebelumnya tahun 2014, era SBY. Waktu itu DPR sudah hampir sukses mengubur pilkada langsung dengan dalih biaya mahal dan konflik sosial. 

Untung ada Perppu yang datang seperti deus ex machina, menyelamatkan hak pilih rakyat di detik terakhir. 

Tapi rupanya, ide buruk itu bukan mati, hanya disimpan di lemari arsip kekuasaan, menunggu momen ketika mayoritas kursi sudah aman dan suara rakyat dianggap terlalu berisik.

Kini momennya datang. Presiden Prabowo Subianto melempar wacana ini di panggung HUT Golkar, dan seperti konspirasi yang rapi, bola itu langsung disambar. 

Golkar gaspol, Gerindra mengangguk penuh cinta, PKB dan PAN nimbrung sambil bilang “layak dikaji.” 

PDIP dan Demokrat menolak, tapi suaranya terdengar seperti protes di konser musik, ada, tapi tenggelam oleh dentuman bass kekuasaan. PKS masih menunggu arah angin.

Alasan resmi terdengar sangat mulia, nyaris religius. Pilkada langsung mahal. Rakyat terlalu terpolarisasi. Kepala daerah korup karena ingin balik modal. 

Solusinya? Cabut saja hak pilih rakyat, serahkan ke DPRD. Logika ini seperti mengatakan, “karena banyak kecelakaan, mari kita larang semua orang menyetir dan serahkan mobil ke sopir bayaran elite.” Aman? Belum tentu. Murah? Tergantung siapa yang bayar.

Golkar bahkan menawarkan versi “demokrasi diet” rakyat boleh ikut konvensi di awal, setelah itu silakan menonton DPRD memilih. 

Katanya transparan, katanya sesuai UUD. Tapi publik yang punya memori panjang tahu, ruang DPRD itu bukan ruang steril. Ia penuh aroma lobi, kompromi, dan amplop yang tidak pernah tercantum di APBD.

Di balik layar, konspirasinya terasa rapi. Koalisi pemerintah sedang dominan di DPR dan DPRD. Mengontrol kepala daerah lewat DPRD jauh lebih efisien ketimbang berhadapan langsung dengan rakyat yang kadang suka bikin kejutan. 

Pilkada langsung itu liar, tak bisa diprediksi. DPRD lebih jinak, bisa diajak bicara, diajak makan siang, diajak “musyawarah.”

Para pengamat pun angkat bicara, meski sering hanya jadi bumbu diskusi. Ada yang bilang ini kehendak elite, bukan rakyat. Ada yang mengingatkan, money politics tidak hilang, hanya pindah dari lapangan terbuka ke ruang VIP. 

Ada yang menyebut rakyat akan jadi “fitur non-aktif” dalam demokrasi. Bahkan ada yang terang-terangan bilang, ini bukan penghematan, ini pembagian kekuasaan.

Tentu ada juga yang membela. Katanya sesuai demokrasi perwakilan, sesuai Pancasila, lebih tertib. 

Tetapi sejarah kita mencatat, pilkada via DPRD dulu adalah ladang korupsi yang subur, tempat kepala daerah lahir dengan utang politik, bukan mandat rakyat.

Lucu? Iya. Tragis? Juga. Karena di negeri ini, reformasi sering kali hanya mimpi yang dibangunkan paksa oleh alarm oligarki. Setiap kali itu terjadi, kita selalu disuruh percaya, ini demi kebaikan bersama.

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar