Berita

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. (Foto: Instagram DPP Golkar)

Politik

Membaca Pertemuan Gerindra-Golkar-PAN-PKB Tanpa Demokrat

SENIN, 29 DESEMBER 2025 | 22:32 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pertemuan elite partai pendukung Prabowo-Gibran di kediaman Bahlil Lahadalia sarat makna politik lantaran hanya dihadiri Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB.

Menurut Direktur Indonesia Future Studies, Gde Siriana Yusuf, ada beberapa hal yang bisa dicermati dalam pertemuan yang tidak dihadiri elite parpol lain di Kabinet Merah Putih, salah satunya Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun perwakilan partai berlambang bintang mercy itu.

Pertemuan hanya dihadiri Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).


"Pertemuan di rumah Bahlil mungkin dipandang forum diskusi kecil membahas sejumlah isu terbaru, seperti wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang kini ramai diperbincangkan di DPR. Semua tergantung apa yang mereka bahas," kata Gde Siriana saat berbincang dengan redaksi, Senin, 29 Desember 2025.

Berkaitan dengan wacana Pilkada melalui DPRD, Demokrat memang sudah menyampaikan sikap menolak. Sikap Demokrat ini sama dengan PDIP. Sementara Gerindra, Golkar, dan PAN setuju.

"Demokrat meskipun diundang, tapi bisa saja memilih tidak hadir jika topiknya lebih teknis internal masing-masing partai atau belum menjadi prioritas bersama untuk semua anggota koalisi," jelas Gde Siriana.

Terlepas dari topik yang dibahas para elite tersebut, Gde Siriana memandang pertemuan tersebut tidak serta-merta dimaknai bahwa Demokrat telah berseberangan dengan koalisi pemerintah.

"Sampai saat ini terkonfirmasi Demokrat tetap bagian dari koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo. Maka tidak setiap pertemuan wajib melibatkan semua partai secara serempak," jelas Gde.

Hal lain yang bisa dimaknai dalam pertemuan tersebut berkaitan posisi AHY sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

"Demokrat kemungkinan tengah fokus pada urusan pemerintahan operasional dan agenda kementerian, sehingga elite partainya tidak hadir di pertemuan santai partai lain pada waktu itu," demikian kata Gde Siriana.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya