Berita

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. (Foto: Instagram DPP Golkar)

Politik

Membaca Pertemuan Gerindra-Golkar-PAN-PKB Tanpa Demokrat

SENIN, 29 DESEMBER 2025 | 22:32 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pertemuan elite partai pendukung Prabowo-Gibran di kediaman Bahlil Lahadalia sarat makna politik lantaran hanya dihadiri Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB.

Menurut Direktur Indonesia Future Studies, Gde Siriana Yusuf, ada beberapa hal yang bisa dicermati dalam pertemuan yang tidak dihadiri elite parpol lain di Kabinet Merah Putih, salah satunya Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun perwakilan partai berlambang bintang mercy itu.

Pertemuan hanya dihadiri Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).


"Pertemuan di rumah Bahlil mungkin dipandang forum diskusi kecil membahas sejumlah isu terbaru, seperti wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang kini ramai diperbincangkan di DPR. Semua tergantung apa yang mereka bahas," kata Gde Siriana saat berbincang dengan redaksi, Senin, 29 Desember 2025.

Berkaitan dengan wacana Pilkada melalui DPRD, Demokrat memang sudah menyampaikan sikap menolak. Sikap Demokrat ini sama dengan PDIP. Sementara Gerindra, Golkar, dan PAN setuju.

"Demokrat meskipun diundang, tapi bisa saja memilih tidak hadir jika topiknya lebih teknis internal masing-masing partai atau belum menjadi prioritas bersama untuk semua anggota koalisi," jelas Gde Siriana.

Terlepas dari topik yang dibahas para elite tersebut, Gde Siriana memandang pertemuan tersebut tidak serta-merta dimaknai bahwa Demokrat telah berseberangan dengan koalisi pemerintah.

"Sampai saat ini terkonfirmasi Demokrat tetap bagian dari koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo. Maka tidak setiap pertemuan wajib melibatkan semua partai secara serempak," jelas Gde.

Hal lain yang bisa dimaknai dalam pertemuan tersebut berkaitan posisi AHY sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

"Demokrat kemungkinan tengah fokus pada urusan pemerintahan operasional dan agenda kementerian, sehingga elite partainya tidak hadir di pertemuan santai partai lain pada waktu itu," demikian kata Gde Siriana.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya