Berita

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli (kiri) dan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

DJP Catat 9,87 Juta Wajib Pajak Sudah Aktivasi Akun Coretax

Capai 70 Persen dari Target
SENIN, 29 DESEMBER 2025 | 21:40 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat aktivasi akun Coretax hampir menyentuh angka 10 juta Wajib Pajak (WP).

Hingga Senin, 29 Desember 2025 pukul 15.58 WIB, jumlah WP yang telah mengaktifkan akun Coretax tercatat mencapai 9,87 juta. Angka ini baru mencapai 70,5 persen dari yang ditargetkan sebesar 14,8 juta WP hingga akhir tahun ini.

“Update jumlah wajib pajak yang sudah aktivasi akun Coretax per 29 Desember 2025 adalah 9.871.709 wajib pajak," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta pada Senin, 29 Desember 2025.


Dari total tersebut, Wajib Pajak Orang Pribadi masih menjadi kontributor terbesar. Aktivasi dari kelompok ini melampaui Wajib Pajak Badan maupun instansi pemerintah. Secara rinci, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 8.982.299. 

Sementara itu, Wajib Pajak Badan tercatat sebanyak 801.117, Instansi Pemerintah baru 88.072, serta pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 221 Wajib Pajak.

Dalam menggenjot target tersebut, DJP memanfaatkan Surat Edaran Kementerian PANRB (SA07) yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan aktivasi akun Coretax paling lambat 31 Desember 2025.

Selain itu, DJP juga mendorong peran perusahaan untuk memfasilitasi aktivasi akun Coretax secara kolektif bagi para karyawannya. Upaya ini dilengkapi dengan sosialisasi intensif bersama asosiasi pengusaha dan organisasi profesi guna menjangkau Wajib Pajak Badan dan kalangan profesional.

"Kita dorongnya lewat pemberi kerja. Kemudian lewat surat edaran Kemenpan untuk mewajibkan seluruh ASN dan PNS segera mengaktifkan sebelum 31 Desember. Kita juga lakukan sosialisasi dengan asosiasi-asosiasi," pungkas Rosmauli.


Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya