Berita

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli (kiri) dan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

DJP Catat 9,87 Juta Wajib Pajak Sudah Aktivasi Akun Coretax

Capai 70 Persen dari Target
SENIN, 29 DESEMBER 2025 | 21:40 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat aktivasi akun Coretax hampir menyentuh angka 10 juta Wajib Pajak (WP).

Hingga Senin, 29 Desember 2025 pukul 15.58 WIB, jumlah WP yang telah mengaktifkan akun Coretax tercatat mencapai 9,87 juta. Angka ini baru mencapai 70,5 persen dari yang ditargetkan sebesar 14,8 juta WP hingga akhir tahun ini.

“Update jumlah wajib pajak yang sudah aktivasi akun Coretax per 29 Desember 2025 adalah 9.871.709 wajib pajak," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta pada Senin, 29 Desember 2025.


Dari total tersebut, Wajib Pajak Orang Pribadi masih menjadi kontributor terbesar. Aktivasi dari kelompok ini melampaui Wajib Pajak Badan maupun instansi pemerintah. Secara rinci, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 8.982.299. 

Sementara itu, Wajib Pajak Badan tercatat sebanyak 801.117, Instansi Pemerintah baru 88.072, serta pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 221 Wajib Pajak.

Dalam menggenjot target tersebut, DJP memanfaatkan Surat Edaran Kementerian PANRB (SA07) yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan aktivasi akun Coretax paling lambat 31 Desember 2025.

Selain itu, DJP juga mendorong peran perusahaan untuk memfasilitasi aktivasi akun Coretax secara kolektif bagi para karyawannya. Upaya ini dilengkapi dengan sosialisasi intensif bersama asosiasi pengusaha dan organisasi profesi guna menjangkau Wajib Pajak Badan dan kalangan profesional.

"Kita dorongnya lewat pemberi kerja. Kemudian lewat surat edaran Kemenpan untuk mewajibkan seluruh ASN dan PNS segera mengaktifkan sebelum 31 Desember. Kita juga lakukan sosialisasi dengan asosiasi-asosiasi," pungkas Rosmauli.


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya