Berita

Ilustrasi. (RMOL/Alifia)

Bisnis

Waspada! Ekonomi RI Dibayangi Risiko Krisis Tahun Depan

SENIN, 29 DESEMBER 2025 | 18:57 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kondisi perekonomian Indonesia dibayangi dengan ketidakpastian dan krisis pada awal tahun 2026.

Lembaga riset Bright Institute memperingatkan kelesuan ekonomi diperkirakan masih berlanjut hingga 2026, bahkan risiko resesi alami dinilai meningkat pada semester II 2026 dan berlanjut pada 2027.

Dalam analisis terbarunya, Bright Institute menilai indikator makroekonomi belum menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi masih bertahan di kisaran 5 persen, pola yang telah berlangsung hampir satu dekade, dengan tumpuan utama pada konsumsi rumah tangga. Sementara itu, inflasi memang relatif terkendali, namun tekanan pada kelompok bahan makanan masih cukup tinggi.


Di sisi lain, kondisi ketenagakerjaan dinilai memburuk meski tingkat pengangguran tercatat menurun. Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya pekerjaan informal disebut menekan pendapatan pekerja.

“Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan terus menurun. Terutama disebabkan oleh pendapatan pekerja yang menurun, seiring dengan meningkatnya PHK dan informalisasi pekerjaan,” tulis Bright Institute dalam keterangannya dikutip Senin, 29 Desember 2025.

Lembaga riset itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi masih berpeluang bertahan di sekitar 5 persen, namun terbuka risiko melambat hingga kisaran 2,5 persen. Penurunan konsumsi rumah tangga menjadi faktor utama, sementara investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) serta ekspor belum menunjukkan kemampuan untuk mengompensasi pelemahan tersebut.

“Jika investasi dan ekspor ikut melambat, risiko pertumbuhan ekonomi turun ke kisaran 2,5 persen akan semakin besar,” sambung Bright Institute.

Tekanan juga datang dari sektor eksternal. Kondisi transaksi internasional Indonesia dinilai memburuk sepanjang 2025 dan berpotensi berlanjut pada 2026. Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), termasuk pada komponen transaksi finansial yang jarang terjadi, telah dialami pada 2025 dan diperkirakan belum mereda.

Dari sisi fiskal, Bright Institute menilai situasi kian mengkhawatirkan. Penerimaan negara, khususnya dari perpajakan, sulit ditingkatkan di tengah ekonomi yang lesu. 

Pada saat yang sama, belanja negara justru terus meningkat akibat berbagai program prioritas dan membengkaknya birokrasi. Kondisi ini membuat defisit anggaran semakin sulit ditekan dan berujung pada kebutuhan utang yang lebih besar.

Kondisi ini akan membuat beban utang pemerintah semakin berat. Menurut Bright Institute menilai keamanan utang hanya dari rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tidak lagi cukup. Indikator yang lebih relevan adalah beban pembayaran bunga dan pelunasan pokok. Saat ini, debt service ratio disebut telah melampaui 40 persen, bahkan pembayaran bunga mendekati 20 persen.

Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan terus melambat sepanjang 2025 dan diperkirakan sulit dipacu lebih cepat pada 2026. Kondisi perbankan ditandai oleh Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang tak kunjung turun signifikan, serta transmisi penurunan BI-rate ke SBDK yang berjalan lambat.

Ruang kebijakan moneter Bank Indonesia pun dinilai semakin sempit, antara lain akibat kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) yang sudah terlampau besar.

Dari sisi sosial, Bright Institute menyoroti fakta bahwa sebagian besar penduduk berada tidak jauh dari garis kemiskinan, sementara kelas menengah terus menyusut. 

Di saat bersamaan, ketimpangan kekayaan finansial antar kelompok masyarakat justru meningkat. Kondisi ini dinilai berpotensi memperluas risiko ekonomi ke ranah sosial dan politik.

“Secara umum, ketahanan ekonomi Indonesia sedang berada pada level yang rendah, bahkan cenderung rapuh,” tegas Bright Institute, merujuk pada lemahnya kondisi makroekonomi, sempitnya ruang fiskal, serta keterbatasan kebijakan moneter.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terjadi pada 2025 juga diperkirakan berlanjut pada 2026, dengan potensi volatilitas yang lebih tinggi. 

Bright Institute juga mengingatkan, perekonomian global tengah menghadapi ancaman stagflasi serius, khususnya di sejumlah negara maju. Amerika Serikat dan China masih dibayangi perlambatan ekonomi, kenaikan pengangguran, serta inflasi yang relatif tinggi.

Bahkan, ketidakpastian dinamika keuangan global dinilai mengarah pada risiko terjadinya “crash” dengan skala yang setara atau bahkan lebih berat dibanding krisis keuangan global 2008.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya