Rangkap Jabatan Ketua DPD PDIP Tidak Diatur dalam AD/ART

DPP PDIP angkat bicara terkait masih adanya sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang merangkap jabatan di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.

Meskipun, Kongres VI PDIP telah memutuskan larangan rangkap jabatan bagi pengurus. Dampaknya, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dicopot dari jabatan Ketua DPP PDIP.

Namun demikian, kini masih ada sejumlah pengurus DPP yang kembali terpilih sebagai Ketua DPD untuk periode lima tahun ke depan. 

Mereka antara lain Ketua DPP Said Abdullah yang juga menjabat Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Bendahara Umum DPP Olly Dondokambey yang merangkap Ketua DPD PDIP Sulawesi Utara, serta Dolfie OFP yang terpilih sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah sekaligus menjabat Wakil Bendahara DPP.

Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa pengaturan mengenai rangkap jabatan tersebut tidak secara tegas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“Jadi itu tidak diatur di dalam AD/ART. Karena AD/ART mengatur hal yang pokok. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang kemudian juga melihat realitasnya bagaimana," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Selatan pada Senin, 29 Desember 2025.

Selain mempertimbangkan aspek realistis, PDIP juga melihat kebutuhan strategis dan konsolidasi partai di daerah-daerah tertentu.

“Sehingga kemudian kepemimpinan Pak Olly Dondokambey masih diperlukan. Demikian pula di Jawa Timur. Karena berpolitik ini kan dinamis juga menyerap aspirasi dari bawah," jelasnya. 

Ia menambahkan, Jawa Timur dan Sulawesi Utara memiliki kepentingan konsolidasi yang bersifat strategis bagi partai, sehingga masih membutuhkan figur-figur tersebut untuk memimpin DPD.

“Sehingga untuk Jawa Timur, Sulawesi Utara itu ada kepentingan konsolidasi yang bersifat strategis. Sehingga masih memerlukan kepemimpinan Pak Olly Dondokambey dan juga Pak Said Abdullah," demikian Hasto.