Berita

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Selatan pada Senin, 29 Desember 2025. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Hasto Kristiyanto:

Rangkap Jabatan Ketua DPD PDIP Tidak Diatur dalam AD/ART

SENIN, 29 DESEMBER 2025 | 15:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP angkat bicara terkait masih adanya sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang merangkap jabatan di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.

Meskipun, Kongres VI PDIP telah memutuskan larangan rangkap jabatan bagi pengurus. Dampaknya, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dicopot dari jabatan Ketua DPP PDIP.

Namun demikian, kini masih ada sejumlah pengurus DPP yang kembali terpilih sebagai Ketua DPD untuk periode lima tahun ke depan. 


Mereka antara lain Ketua DPP Said Abdullah yang juga menjabat Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Bendahara Umum DPP Olly Dondokambey yang merangkap Ketua DPD PDIP Sulawesi Utara, serta Dolfie OFP yang terpilih sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah sekaligus menjabat Wakil Bendahara DPP.

Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa pengaturan mengenai rangkap jabatan tersebut tidak secara tegas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“Jadi itu tidak diatur di dalam AD/ART. Karena AD/ART mengatur hal yang pokok. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang kemudian juga melihat realitasnya bagaimana," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Selatan pada Senin, 29 Desember 2025.

Selain mempertimbangkan aspek realistis, PDIP juga melihat kebutuhan strategis dan konsolidasi partai di daerah-daerah tertentu.

“Sehingga kemudian kepemimpinan Pak Olly Dondokambey masih diperlukan. Demikian pula di Jawa Timur. Karena berpolitik ini kan dinamis juga menyerap aspirasi dari bawah," jelasnya. 

Ia menambahkan, Jawa Timur dan Sulawesi Utara memiliki kepentingan konsolidasi yang bersifat strategis bagi partai, sehingga masih membutuhkan figur-figur tersebut untuk memimpin DPD.

“Sehingga untuk Jawa Timur, Sulawesi Utara itu ada kepentingan konsolidasi yang bersifat strategis. Sehingga masih memerlukan kepemimpinan Pak Olly Dondokambey dan juga Pak Said Abdullah," demikian Hasto.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya