Berita

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Hasto: Moratorium Hutan Era Megawati Harus Dihidupkan Kembali demi Atasi Bencana

SENIN, 29 DESEMBER 2025 | 11:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

PDI Perjuangan menekankan pentingnya evaluasi kebijakan ekologis di tengah rentetan bencana alam yang melanda wilayah Sumatera. 

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa desakan berbagai pihak untuk menetapkan status bencana nasional patut menjadi perhatian serius pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai melepas keberangkatan 30 unit ambulans dan 90 tenaga medis menuju lokasi pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pelepasan tim kemanusiaan ini berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025. 


Hasto menilai usulan status bencana nasional bukan sekadar masalah administratif, melainkan pengingat akan kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

“Kami menerima masukan-masukan tentang pentingnya status bencana nasional ini. Karena di situ akan menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat kebijakan-kebijakan untuk mengkonversi hutan,” kata Hasto.

Ia kemudian menoleh kembali pada kebijakan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, yang pernah menerapkan moratorium hutan demi menjaga keseimbangan ekosistem. Menurutnya, kebijakan serupa sangat relevan untuk dipertimbangkan kembali oleh pemerintah saat ini guna menekan risiko bencana di masa depan.

“Pada masa Ibu Mega, moratorium hutan dilakukan karena menjaga ekosistem adalah bagian dari menjaga kehidupan. Kita harus membenahi masalah ini dari hulu hingga hilir,” tegasnya.

Di sisi lain, PDIP memastikan komitmennya dalam membantu pemulihan warga terdampak. Sejak 5 Desember lalu, tim dokter partai telah terjun langsung ke lapangan. Hasto menjelaskan bahwa program bantuan ini tidak bersifat sesaat, melainkan dirancang untuk jangka panjang.

“Sesuai arahan Ibu Ketua Umum, PDI Perjuangan merancang program pendampingan selama satu tahun melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna), relawan kesehatan, serta kolaborasi dengan dokter diaspora untuk mengawal pemulihan rakyat,” jelas Hasto.

Selain bantuan medis, PDIP juga menyiapkan tim psikolog untuk menangani dampak psikis para penyintas. “Kami persiapkan tim psikolog untuk memberikan trauma healing. Pemulihan mental masyarakat pascabencana adalah hal yang sangat krusial,” pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya