Berita

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Hasto: Moratorium Hutan Era Megawati Harus Dihidupkan Kembali demi Atasi Bencana

SENIN, 29 DESEMBER 2025 | 11:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

PDI Perjuangan menekankan pentingnya evaluasi kebijakan ekologis di tengah rentetan bencana alam yang melanda wilayah Sumatera. 

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa desakan berbagai pihak untuk menetapkan status bencana nasional patut menjadi perhatian serius pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai melepas keberangkatan 30 unit ambulans dan 90 tenaga medis menuju lokasi pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pelepasan tim kemanusiaan ini berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025. 


Hasto menilai usulan status bencana nasional bukan sekadar masalah administratif, melainkan pengingat akan kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

“Kami menerima masukan-masukan tentang pentingnya status bencana nasional ini. Karena di situ akan menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat kebijakan-kebijakan untuk mengkonversi hutan,” kata Hasto.

Ia kemudian menoleh kembali pada kebijakan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, yang pernah menerapkan moratorium hutan demi menjaga keseimbangan ekosistem. Menurutnya, kebijakan serupa sangat relevan untuk dipertimbangkan kembali oleh pemerintah saat ini guna menekan risiko bencana di masa depan.

“Pada masa Ibu Mega, moratorium hutan dilakukan karena menjaga ekosistem adalah bagian dari menjaga kehidupan. Kita harus membenahi masalah ini dari hulu hingga hilir,” tegasnya.

Di sisi lain, PDIP memastikan komitmennya dalam membantu pemulihan warga terdampak. Sejak 5 Desember lalu, tim dokter partai telah terjun langsung ke lapangan. Hasto menjelaskan bahwa program bantuan ini tidak bersifat sesaat, melainkan dirancang untuk jangka panjang.

“Sesuai arahan Ibu Ketua Umum, PDI Perjuangan merancang program pendampingan selama satu tahun melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna), relawan kesehatan, serta kolaborasi dengan dokter diaspora untuk mengawal pemulihan rakyat,” jelas Hasto.

Selain bantuan medis, PDIP juga menyiapkan tim psikolog untuk menangani dampak psikis para penyintas. “Kami persiapkan tim psikolog untuk memberikan trauma healing. Pemulihan mental masyarakat pascabencana adalah hal yang sangat krusial,” pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya