Berita

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Hasto: Moratorium Hutan Era Megawati Harus Dihidupkan Kembali demi Atasi Bencana

SENIN, 29 DESEMBER 2025 | 11:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

PDI Perjuangan menekankan pentingnya evaluasi kebijakan ekologis di tengah rentetan bencana alam yang melanda wilayah Sumatera. 

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa desakan berbagai pihak untuk menetapkan status bencana nasional patut menjadi perhatian serius pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai melepas keberangkatan 30 unit ambulans dan 90 tenaga medis menuju lokasi pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pelepasan tim kemanusiaan ini berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025. 


Hasto menilai usulan status bencana nasional bukan sekadar masalah administratif, melainkan pengingat akan kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

“Kami menerima masukan-masukan tentang pentingnya status bencana nasional ini. Karena di situ akan menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat kebijakan-kebijakan untuk mengkonversi hutan,” kata Hasto.

Ia kemudian menoleh kembali pada kebijakan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, yang pernah menerapkan moratorium hutan demi menjaga keseimbangan ekosistem. Menurutnya, kebijakan serupa sangat relevan untuk dipertimbangkan kembali oleh pemerintah saat ini guna menekan risiko bencana di masa depan.

“Pada masa Ibu Mega, moratorium hutan dilakukan karena menjaga ekosistem adalah bagian dari menjaga kehidupan. Kita harus membenahi masalah ini dari hulu hingga hilir,” tegasnya.

Di sisi lain, PDIP memastikan komitmennya dalam membantu pemulihan warga terdampak. Sejak 5 Desember lalu, tim dokter partai telah terjun langsung ke lapangan. Hasto menjelaskan bahwa program bantuan ini tidak bersifat sesaat, melainkan dirancang untuk jangka panjang.

“Sesuai arahan Ibu Ketua Umum, PDI Perjuangan merancang program pendampingan selama satu tahun melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna), relawan kesehatan, serta kolaborasi dengan dokter diaspora untuk mengawal pemulihan rakyat,” jelas Hasto.

Selain bantuan medis, PDIP juga menyiapkan tim psikolog untuk menangani dampak psikis para penyintas. “Kami persiapkan tim psikolog untuk memberikan trauma healing. Pemulihan mental masyarakat pascabencana adalah hal yang sangat krusial,” pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya