Berita

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Hasto: Moratorium Hutan Era Megawati Harus Dihidupkan Kembali demi Atasi Bencana

SENIN, 29 DESEMBER 2025 | 11:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

PDI Perjuangan menekankan pentingnya evaluasi kebijakan ekologis di tengah rentetan bencana alam yang melanda wilayah Sumatera. 

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa desakan berbagai pihak untuk menetapkan status bencana nasional patut menjadi perhatian serius pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai melepas keberangkatan 30 unit ambulans dan 90 tenaga medis menuju lokasi pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pelepasan tim kemanusiaan ini berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025. 


Hasto menilai usulan status bencana nasional bukan sekadar masalah administratif, melainkan pengingat akan kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

“Kami menerima masukan-masukan tentang pentingnya status bencana nasional ini. Karena di situ akan menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat kebijakan-kebijakan untuk mengkonversi hutan,” kata Hasto.

Ia kemudian menoleh kembali pada kebijakan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, yang pernah menerapkan moratorium hutan demi menjaga keseimbangan ekosistem. Menurutnya, kebijakan serupa sangat relevan untuk dipertimbangkan kembali oleh pemerintah saat ini guna menekan risiko bencana di masa depan.

“Pada masa Ibu Mega, moratorium hutan dilakukan karena menjaga ekosistem adalah bagian dari menjaga kehidupan. Kita harus membenahi masalah ini dari hulu hingga hilir,” tegasnya.

Di sisi lain, PDIP memastikan komitmennya dalam membantu pemulihan warga terdampak. Sejak 5 Desember lalu, tim dokter partai telah terjun langsung ke lapangan. Hasto menjelaskan bahwa program bantuan ini tidak bersifat sesaat, melainkan dirancang untuk jangka panjang.

“Sesuai arahan Ibu Ketua Umum, PDI Perjuangan merancang program pendampingan selama satu tahun melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna), relawan kesehatan, serta kolaborasi dengan dokter diaspora untuk mengawal pemulihan rakyat,” jelas Hasto.

Selain bantuan medis, PDIP juga menyiapkan tim psikolog untuk menangani dampak psikis para penyintas. “Kami persiapkan tim psikolog untuk memberikan trauma healing. Pemulihan mental masyarakat pascabencana adalah hal yang sangat krusial,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya