Berita

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (RMOL/ Faisal Aristama)

Politik

Respons Isu Bendera GAM, PDIP Minta Penanganan Pascabencana Aceh Dipercepat

SENIN, 29 DESEMBER 2025 | 11:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP merespons tegas insiden pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh baru-baru ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengingatkan semua pihak untuk tidak menarik peristiwa tersebut ke ranah politik kekuasaan, melainkan melihatnya sebagai sinyal urgensi percepatan bantuan bagi rakyat yang terdampak bencana.

Hasto menegaskan posisi ideologis partai bahwa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bendera yang diakui secara sah hanya Merah Putih. Namun, ia meminta masyarakat memahami suasana batin warga Aceh yang sedang terdampak bencana alam.


“Terkait pengibaran bendera GAM di Aceh, saya tegaskan bahwa bendera di Republik Indonesia hanya satu, yaitu Merah Putih. Namun, dalam situasi saat ini, kita harus melihat adanya harapan-harapan dari masyarakat kepada seluruh bangsa Indonesia, termasuk pemerintah, terkait penanganan bencana yang cepat,” ujar Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 29 Desember 2025.

Hasto mengimbau agar isu ini tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Menurutnya, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong lintas golongan, bukan menjadi panggung perdebatan politik kekuasaan.

“Bencana ini seharusnya menyatukan kita secara kemanusiaan. Jangan masukkan aspek-aspek politik kekuasaan berkaitan dengan bencana ini. Kita harus berbicara tentang kemanusiaan dan gotong royong untuk membantu mereka,” tegasnya.

Lebih lanjut, PDIP mendesak pemerintah segera mengambil langkah nyata di lapangan. Prioritas utama saat ini adalah rehabilitasi fasilitas sosial yang vital serta pembangunan kembali perumahan rakyat yang hancur akibat bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Yang diperlukan saat ini adalah kesigapan pemerintah untuk segera turun tangan melakukan rehabilitasi fasilitas sosial yang vital, serta membangun kembali perumahan rakyat untuk memberikan harapan baru bagi mereka,” ujarnya.

Hasto menekankan bahwa PDIP, melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna), tetap berkomitmen penuh dalam upaya pemulihan pasca-bencana. Ia mengingatkan bahwa duka yang dirasakan masyarakat di Sumatra adalah duka nasional.

“Luka di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat bencana adalah luka bagi seluruh anak bangsa. PDI Perjuangan menyatukan diri dalam upaya pemulihan bencana beserta seluruh dampaknya,” pungkasnya.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya