Berita

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Oleh Soleh. (Foto: Humas PKB)

Politik

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

SENIN, 29 DESEMBER 2025 | 09:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna memulangkan sekitar 600 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kejahatan online scam di Kamboja.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, menegaskan bahwa kasus tersebut tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut keselamatan serta hak asasi warga negara Indonesia.

“Pemerintah harus hadir dan bertindak cepat. Hingga saat ini masih ada sekitar 600 WNI yang terjebak di Kamboja. Ini persoalan serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ujar Oleh Soleh kepada wartawan, Senin, 29 Desember 2025.


Ia secara khusus meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk meningkatkan upaya diplomasi dengan pemerintah Kamboja guna membebaskan para WNI tersebut. Menurutnya, jalur diplomatik harus dimaksimalkan agar proses pemulangan dapat segera direalisasikan.

“Kementerian Luar Negeri harus melakukan diplomasi secara intensif dan sungguh-sungguh untuk membebaskan mereka. Keselamatan WNI adalah tanggung jawab negara,” tegas legislator PKB itu.

Selain itu, Oleh Soleh menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, mulai dari Kemenlu, Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian, hingga lembaga terkait lainnya, agar proses pemulangan berjalan cepat dan terkoordinasi dengan baik.

“Tidak cukup hanya satu kementerian. Harus ada koordinasi lintas instansi agar pemulangan WNI dapat dilakukan secara menyeluruh dan tuntas,” katanya.

Oleh Soleh juga mengingatkan bahwa kasus online scam merupakan kejahatan terorganisir lintas negara yang telah menimbulkan banyak korban dari Indonesia. Oleh karena itu, selain upaya pemulangan, pemerintah diminta memperkuat langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terus berulang di masa mendatang.

“Sudah banyak WNI yang menjadi korban online scam. Ini harus menjadi perhatian serius negara, baik dalam hal perlindungan warga negara maupun pencegahan kejahatan transnasional,” pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya