Berita

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Oleh Soleh. (Foto: Humas PKB)

Politik

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

SENIN, 29 DESEMBER 2025 | 09:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna memulangkan sekitar 600 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kejahatan online scam di Kamboja.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, menegaskan bahwa kasus tersebut tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut keselamatan serta hak asasi warga negara Indonesia.

“Pemerintah harus hadir dan bertindak cepat. Hingga saat ini masih ada sekitar 600 WNI yang terjebak di Kamboja. Ini persoalan serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ujar Oleh Soleh kepada wartawan, Senin, 29 Desember 2025.


Ia secara khusus meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk meningkatkan upaya diplomasi dengan pemerintah Kamboja guna membebaskan para WNI tersebut. Menurutnya, jalur diplomatik harus dimaksimalkan agar proses pemulangan dapat segera direalisasikan.

“Kementerian Luar Negeri harus melakukan diplomasi secara intensif dan sungguh-sungguh untuk membebaskan mereka. Keselamatan WNI adalah tanggung jawab negara,” tegas legislator PKB itu.

Selain itu, Oleh Soleh menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, mulai dari Kemenlu, Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian, hingga lembaga terkait lainnya, agar proses pemulangan berjalan cepat dan terkoordinasi dengan baik.

“Tidak cukup hanya satu kementerian. Harus ada koordinasi lintas instansi agar pemulangan WNI dapat dilakukan secara menyeluruh dan tuntas,” katanya.

Oleh Soleh juga mengingatkan bahwa kasus online scam merupakan kejahatan terorganisir lintas negara yang telah menimbulkan banyak korban dari Indonesia. Oleh karena itu, selain upaya pemulangan, pemerintah diminta memperkuat langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terus berulang di masa mendatang.

“Sudah banyak WNI yang menjadi korban online scam. Ini harus menjadi perhatian serius negara, baik dalam hal perlindungan warga negara maupun pencegahan kejahatan transnasional,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya