Berita

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (tengah). (Foto: RMOL)

Dunia

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

SENIN, 29 DESEMBER 2025 | 09:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Manuver Israel yang mengakui Somaliland sebagai negara dikecam Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid. Somaliland merupakan wilayah Republik Somalia yang saat ini dikuasai kelompok separatis. 

Menurut Hidayat, langkah tersebut merupakan upaya pengalihan perhatian dunia dari berlanjutnya kejahatan kemanusiaan Israel di Gaza dan Palestina. 

“Manuver Israel ini penting diwaspadai sebagai upaya penggunaan politik divide et impera model lama, yakni memecah belah negara berdaulat agar memudahkan Israel memuluskan muslihat memperluas penjajahan dari wilayah Palestina ke negara lain yang tercakup dalam klaim Israel Raya," ungkap sosok yang akrab disapa HNW itu, Senin, 29 Desember 2025. 


Dengan manuver ini, Israel berhasil mengalihkan perhatian dunia dari nestapa Gaza akibat pelanggaran perjanjian damai yang terus dilakukan. Dunia akhirnya sibuk menolak pengakuan Israel atas Somaliland, sementara pada saat yang beriringan pasukan Israel kembali melanggar gencatan senjata dengan melancarkan serangan militer besar-besaran ke Tepi Barat.

Pemerintah Indonesia pun didorong untuk segera menegaskan sikap penolakan, sejalan dengan sikap yang telah disampaikan berbagai komunitas internasional.

Hidayat menambahkan, situasi tersebut semakin berbahaya dengan adanya rencana Israel menjadikan Somaliland sebagai tujuan relokasi dalam skenario pengusiran massal warga Gaza keluar dari Palestina, agar Gaza sepenuhnya berada di bawah kuasa penjajah Israel. 

“Sudah seharusnya manuver berbahaya ini ditolak oleh seluruh pihak yang menginginkan perdamaian di Timur Tengah, termasuk 156 negara yang telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka dengan Gaza sebagai bagian wilayahnya, serta seluruh negara anggota Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang dalam KTT telah memutuskan menolak segala bentuk pengusiran atau relokasi warga Gaza keluar dari Palestina dengan dalih apa pun,” tegasnya.

Meski saat ini Israel menjadi satu-satunya negara yang mengakui Somaliland, penolakan atas pengakuan itu telah disampaikan secara luas oleh banyak pihak, antara lain China, Uni Eropa, Uni Afrika beserta negara-negara anggotanya, Liga Arab, OKI, Parlemen Liga Arab, bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai sekutu terdekat Israel.

“Semua pihak tersebut menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Somalia. Inilah momentum agar Dewan Keamanan PBB segera digelar untuk menyepakati keputusan menolak pengajuan Israel atas Somaliland tanpa adanya veto dari Amerika Serikat,” ujarnya.

Manuver Israel merupakan bentuk intervensi dan upaya memecah belah negara Republik Somalia yang berdaulat dan merupakan anggota penuh PBB. Jika dibiarkan, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi perdamaian dunia dan menggagalkan terwujudnya solusi dua negara sebagaimana diputuskan PBB. 

Dampaknya, pengaruh dan kekuasaan Israel akan meluas ke wilayah di luar Palestina, termasuk Somaliland, yang mulai terlihat dari upaya kerja sama, termasuk kerja sama militer, antara Israel dan kelompok separatis setempat.

“Ini jelas harus ditolak secara bersama-sama oleh masyarakat internasional demi perdamaian dan terwujudnya solusi dua negara, sekaligus menggagalkan proyek ambisius Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membentuk Israel Raya, yang berarti mengubur solusi dua negara dan memperluas penjajahan Israel ke berbagai wilayah di luar Palestina,” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya