Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. (Foto: Setkab)

Politik

Prabowo Harus jadi Antitesa Jokowi jika Mau Dipercaya Rakyat

MINGGU, 28 DESEMBER 2025 | 22:44 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Prabowo Subianto harus berani tampil sebagai antitesa pemerintahan Joko Widodo jika ingin mendapat kepercayaan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pengamat Standarkiaa Latief mengatakan, sikap Prabowo itu penting karena publik sudah pesimis lantaran pemerintahan sebelumnya melakukan state crime atau kejahatan negara berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

"Khususnya di periode sebelumnya, rezim Jokowi satu dekade yang sampai hari ini masih menunjukkan watak state crime, ketika negara menjadi pelaku kejahatan. Konteks korupsi menjadi bagian di dalam state crime," kata Standarkiaa dalam diskusi akhir tahun bertajuk Anomali Pemberantasan Korupsi 2025. Harapan untuk 2026 di Tjikko Koffee, Menteng, Jakarta, Minggu, 28 Desember 2025.


Sosok yang akrab disapa Kia ini khawatir, banyak kasus korupsi terbongkar hanya sebatas simbolik dan tebang pilih.

"Nah, kalau mau kita optimis pemberantasan korupsi, presidennya harus berani tampil sebagai antitesa perilaku kekuasaan sebelumnya," tegas Kia.

Jika Presiden Prabowo tidak berani tampil sebagai antitesa pemerintahan sebelumnya, maka jangan harap rakyat akan percaya terhadap pemerintahan saat ini.

"Lu harus menjadi antitesa dari state crime. Apa? Welfare state, negara yang berorientasi kesejahteraan rakyat. Kalau lu mau menampilkan itu, maka lu harus berani mengubah itu semua, menangkap kasus-kasus besar sudah bosan kita sebut," pungkas Kia.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya