Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

MINGGU, 28 DESEMBER 2025 | 13:46 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Persoalan lapangan pekerjaan dan krisis lingkungan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meskipun agenda tersebut telah ditegaskan dalam Asta Cita sebagai janji utama kepada publik.

Pengamat Politik Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, menilai hingga akhir tahun ini kecemasan masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja belum sepenuhnya terjawab. 

“Ketersediaan kerja masih menjadi kecemasan utama masyarakat, sementara kebijakan lingkungan justru menunjukkan kontradiksi,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Minggu, 28 Desember 2025.


Ia menyoroti kebijakan perluasan perkebunan sawit di wilayah Papua yang dinilai berisiko memperparah deforestasi, terlebih di tengah rangkaian bencana ekologis yang terus berulang di berbagai daerah.

“Kebijakan ini menunjukkan ketidaksensitifan terhadap krisis lingkungan,” tegasnya.

Meski demikian, Nurul mengakui bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo relatif tinggi sejak awal pelantikan hingga bulan ini. Namun, ia mengingatkan agar angka kepuasan tersebut tidak dimaknai sebagai legitimasi tanpa batas atas seluruh kinerja pemerintahan.

Ia menilai, kepuasan publik bersifat dinamis dan dapat bersifat sementara, bahkan tidak menutup kemungkinan hanya merupakan efek honeymoon period di awal masa pemerintahan.

Lebih jauh, Nurul mengingatkan bahwa kegagalan merespons persoalan lingkungan, membiarkan eksploitasi alam berlanjut, serta buruknya komunikasi pejabat publik terhadap kritik rakyat berpotensi menggerus fondasi demokrasi.

“Ketika eksploitasi alam terus dibiarkan, komunikasi pejabat publik tak kunjung diperbaiki dan malah melukai rakyat, demokrasi dilemahkan, sementara kritik dianggap ancaman dan diabaikan, maka jangan berharap apa yang dicita-citakan Presiden tercapai,” tegasnya.

Ia bahkan mengingatkan risiko besar terhadap masa depan bangsa jika arah kebijakan tersebut tidak segera dibenahi.

“Justru yang akan terjadi Indonesia bubar sebelum 2045, seperti yang sempat disampaikan Presiden Prabowo tujuh tahun lalu,” pungkas Nurul, merujuk pada visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya