Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

MINGGU, 28 DESEMBER 2025 | 13:46 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Persoalan lapangan pekerjaan dan krisis lingkungan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meskipun agenda tersebut telah ditegaskan dalam Asta Cita sebagai janji utama kepada publik.

Pengamat Politik Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, menilai hingga akhir tahun ini kecemasan masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja belum sepenuhnya terjawab. 

“Ketersediaan kerja masih menjadi kecemasan utama masyarakat, sementara kebijakan lingkungan justru menunjukkan kontradiksi,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Minggu, 28 Desember 2025.


Ia menyoroti kebijakan perluasan perkebunan sawit di wilayah Papua yang dinilai berisiko memperparah deforestasi, terlebih di tengah rangkaian bencana ekologis yang terus berulang di berbagai daerah.

“Kebijakan ini menunjukkan ketidaksensitifan terhadap krisis lingkungan,” tegasnya.

Meski demikian, Nurul mengakui bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo relatif tinggi sejak awal pelantikan hingga bulan ini. Namun, ia mengingatkan agar angka kepuasan tersebut tidak dimaknai sebagai legitimasi tanpa batas atas seluruh kinerja pemerintahan.

Ia menilai, kepuasan publik bersifat dinamis dan dapat bersifat sementara, bahkan tidak menutup kemungkinan hanya merupakan efek honeymoon period di awal masa pemerintahan.

Lebih jauh, Nurul mengingatkan bahwa kegagalan merespons persoalan lingkungan, membiarkan eksploitasi alam berlanjut, serta buruknya komunikasi pejabat publik terhadap kritik rakyat berpotensi menggerus fondasi demokrasi.

“Ketika eksploitasi alam terus dibiarkan, komunikasi pejabat publik tak kunjung diperbaiki dan malah melukai rakyat, demokrasi dilemahkan, sementara kritik dianggap ancaman dan diabaikan, maka jangan berharap apa yang dicita-citakan Presiden tercapai,” tegasnya.

Ia bahkan mengingatkan risiko besar terhadap masa depan bangsa jika arah kebijakan tersebut tidak segera dibenahi.

“Justru yang akan terjadi Indonesia bubar sebelum 2045, seperti yang sempat disampaikan Presiden Prabowo tujuh tahun lalu,” pungkas Nurul, merujuk pada visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya