Berita

Tersangka Korupsi KPK mengenakan rompi oranye. (Foto:RMOL)

Hukum

Pemberantasan Korupsi Membaik tapi Pencegahan Lemah

MINGGU, 28 DESEMBER 2025 | 09:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Agenda pemberantasan korupsi yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden mendapat apresiasi cukup positif dari publik menjelang akhir tahun. Hal tersebut tercermin dari hasil Survei Nasional (Surnas) yang dilakukan Politika Research & Consulting (PRC).

Pengamat Politik PRC, Nurul Fatta, menyampaikan bahwa mayoritas publik menilai upaya pemberantasan korupsi menunjukkan perbaikan. 

“Mayoritas publik menilai upaya pemberantasan korupsi membaik, sejalan dengan meningkatnya kepercayaan terhadap KPK,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Minggu, 28 Desember 2025.


Ia menjelaskan, langkah penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) terhadap enam kepala daerah, dibaca publik sebagai sinyal positif keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi.

Namun demikian, Nurul mengingatkan bahwa hasil survei juga menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang menilai agenda antikorupsi belum mengalami kemajuan signifikan. Bahkan, sebagian publik menilai kondisi pemberantasan korupsi cenderung stagnan atau memburuk.

“Masih ada sebagian besar lainnya, mungkin sekitar 40 persenan, yang menilai tidak ada perubahan dan bahkan memburuk,” jelasnya.

Menurut Nurul, persepsi tersebut mencerminkan masih lemahnya aspek pencegahan dalam agenda antikorupsi. Selain itu, muncul pula anggapan adanya praktik tebang pilih dalam penegakan hukum yang berpotensi merusak kepercayaan publik.

“Ini menunjukkan bahwa publik masih merasakan lemahnya pencegahan dan munculnya persepsi tebang pilih,” tegasnya.

Ia menilai, apabila persoalan tersebut tidak segera dibenahi, maka legitimasi agenda pemberantasan korupsi yang diusung pemerintah berisiko terus terkikis di mata masyarakat.

“Jika tidak dibenahi, hal ini akan menggerus legitimasi agenda antikorupsi itu sendiri,” pungkas Nurul.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya