Berita

Peserta didik menikmati MBG. (Foto: BGN)

Politik

Kritik Publik soal MBG Jangan Dianggap Tak Bersyukur

MINGGU, 28 DESEMBER 2025 | 07:09 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menjelang akhir tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan publik melalui berbagai hasil survei yang merekam tingkat kepuasan sekaligus kritik masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Pengamat Politik Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, mengungkapkan bahwa berdasarkan rangkaian atau akumulasi survei nasional maupun daerah yang dilakukan dalam lima bulan terakhir, pemerintahan Presiden Prabowo patut memperoleh apresiasi sekaligus evaluasi dari publik.

Hasil survei menunjukkan adanya penilaian positif masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai sebagai capaian paling menonjol pemerintahan Presiden Prabowo.


"Sebagian besar publik menilai MBG sebagai program presiden yang paling bermanfaat dan layak dilanjutkan,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Minggu, 28 Desember 2025.

Menurutnya, terjadi pergeseran sikap masyarakat, dari semula menolak dan ragu, kini justru merasa puas setelah program dijalankan.

"Dalam konteks ini, MBG telah menjadi wajah Presiden Prabowo, sebagaimana pembangunan infrastuktur dan sembako pernah menjadi wajah Presiden Jokowi," ungkapnya.

Namun demikian, Nurul mengingatkan bahwa justru karena MBG telah menjadi wajah presiden, maka berbagai persoalan dalam implementasinya tidak boleh dianggap sepele. Kasus keracunan makanan, pengelolaan dapur umum, hingga kualitas makanan harus menjadi perhatian serius pemerintah.

"Kritik atau keluhan masyarakat harus dimaknai sebagai peringatan atas lemahnya implementasi kebijakan, bukan sebagai bentuk sikap rakyat yang dianggap tidak bersyukur sebagaimana dituduhkan oleh pejabat BGN baru-baru ini," pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya