Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Banjir yang melanda Kabupaten Cirebon kembali menegaskan bahwa persoalan infrastruktur dasar di Indonesia masih jauh dari kata tuntas. 

Aktivis Cirebon sekaligus Ketua DPW LSM KCBI Jawa Barat, Doni Suroto Kusnadi menyoroti peran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Dinas PUTR Kabupaten Cirebon.

“Pendangkalan sungai, kurangnya kegiatan normalisasi yang efektif, serta sistem drainase yang tidak baik menjadi faktor utama," kata Doni dikutip dari RMOLJabar, Sabtu 27 Desember 2025 

Ironisnya, banjir bandang sempat melanda kawasan perkantoran pemerintahan daerah. Menurutnya, peristiwa ini menjadi simbol betapa rentannya pusat administrasi publik terhadap bencana yang seharusnya bisa diantisipasi.

Doni mengatakan, wilayah rawan banjir di Kabupaten Cirebon saat ini meliputi kawasan Cirebon Timur seperti Sindanglaut (Sigong, Buntet, Mertapada), Astana Japura, serta Waled (Karangsari, Gunungsari). Di Kecamatan Pangenan, Desa Astanamukti juga masuk dalam daftar daerah yang kerap terdampak.

Peta rawan ini menunjukkan bahwa banjir bukan hanya masalah teknis, melainkan juga soal pemerataan pembangunan. Infrastruktur dasar di wilayah timur Cirebon dinilai tertinggal dibandingkan kawasan lain.

Doni mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menjadikan penanggulangan banjir sebagai proyek prioritas. 

“Apakah tahun 2026 masalah ini akan benar-benar dianggap serius dan dijadikan proyek unggulan," kata Doni.

Jika penanggulangan banjir tidak dijadikan agenda prioritas, maka setiap musim hujan akan menjadi panggung kritik terhadap pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional.