DI penghujung 2025, tepat 26 Desember pemerintah sibuk menghitung nasib buruh pakai kalkulator yang baterainya kayak mau habis. Lahirlah UMP 2026. Katanya naik rata-rata nasional 6-7 persen.
Kedengarannya manis. Tapi rasanya? Lebih mirip gulali tapi aura rasanya mirip nano-nano.
Kita mulai dari singgasana tertinggi. DKI Jakarta masih jadi bangsawan upah nasional: UMP Rp5.729.876, naik Rp333.116 dari tahun lalu.
Kenaikan yang secara teori terlihat gagah, tapi secara praktik cuma cukup buat langganan kopi susu kekinian sebulan sambil tetap mikir, “besok makan apa?”.
Di belakangnya, Papua Selatan Rp4.508.850, Papua Rp4.436.283, dan Papua Tengah yang naiknya paling absurd, Rp10.000 saja. Serius pace, itu bukan kenaikan, itu kembalian parkir.
Deretan selanjutnya masih lumayan bikin kepala mengangguk pelan sambil senyum pahit. Bangka Belitung Rp4.035.000, Sulawesi Utara Rp4.002.630, Sumatera Selatan Rp3.942.963, Sulawesi Selatan Rp3.921.088, Kepulauan Riau Rp3.879.520, Papua Barat Rp3.840.947.
Riau Rp3.780.495. Kalimantan Timur Rp3.759.313. Kalimantan Utara Rp3.770.000. Papua Barat Daya Rp3.766.000. Semua naik, iya. Tapi naiknya seperti tangga darurat, sempit, curam, dan bikin
ngos-ngosan.
Kalimantan Selatan paling dramatis. Naik Rp403.326 jadi Rp3.686.138. Mungkin malam itu yang ngitung lagi
mellow.
Masuk zona “realistis tapi menyayat”. Kalimantan Tengah Rp3.686.138, Maluku Utara Rp3.552.840, Jambi Rp3.471.497, Gorontalo Rp3.405.144, Maluku Rp3.334.499, Sulawesi Barat Rp3.315.935, Sulawesi Tenggara Rp3.306.496.
Bali? Cuma Rp3.207.459. Ironis. Pulau surga dunia, tapi buruhnya hidup pakai tiket kelas ekonomi super promo. Sulawesi Tengah jadi juara persentase, naik 9,08 persen ke Rp3.179.565 ini bukti kalau angka bisa tampak heroik walau dompet tetap kurus.
Banten Rp3.100.881. Kalimantan Barat Rp3.054.552. Lampung Rp3.047.734. Bengkulu Rp2.827.250. NTB Rp2.673.861. Naiknya segitu-segitu saja, seperti dikasih kembalian belanja sambil dibilang, “udah ya, jangan ribut.”
“Duh, Kalbar daerah saya, wak! Tapi, warganya bahagia karena suka ngopi dari pagi sampai malam hari.” Ups.
Sekarang, bagian paling pahit tapi harus ditelan, dasar jurang UMP nasional. Jawa Barat Rp2.317.601 paling rendah se-Indonesia.
“Punten Kang Dedi.” Provinsi industri, tapi upahnya seperti hadiah lomba tujuh belasan.
Jawa Tengah Rp2.317.386, DIY Rp2.417.495, Jawa Timur Rp2.446.880, NTT Rp2.455.898.
Ini wilayah padat pabrik, padat tenaga kerja, tapi upahnya padat penderitaan. Aceh dan Papua Pegunungan belum umumkan, mungkin masih mikir cara menaikkan tanpa bikin headline marah.
Tak heran kalau buruh meledak. KSPI, FSPMI, ASPIRASI, dipimpin Said Iqbal, langsung pasang badan. Mereka bilang UMP ini belum menyentuh 100 persen KHL.
Di Jakarta, versi buruh KHL Rp5,89 juta, UMP cuma Rp5,72 juta. Selisihnya? Cukup buat rokok sebatang sambil mikir hidup.
Mereka protes formula baru PP Pengupahan, protes keterlibatan buruh yang setengah hati, protes waktu penetapan yang molor sampai akhir Desember, protes daya beli yang ambruk karena harga pangan, BBM, listrik makin brutal.
Ujungnya, demo, gugatan PTUN, ancaman mogok nasional. Negara mau tahun baru, buruh mau bertahan hidup.
Secara aturan, semua ini rapi. PP Nomor 49 Tahun 2025. Dewan Pengupahan tripartit. Data BPS. Formula inflasi plus pertumbuhan ekonomi dikali alfa 0,5 sampai 0,9.
Kedengarannya ilmiah. Tapi hasilnya sering terasa seperti main monopoli: buruh selalu berhenti di petak “bayar pajak”, pengusaha bangun hotel, pemerintah jadi wasit yang kadang matanya juling.
Akhirnya, tulisan ini bukan sekadar bikin nuan hafal angka. Tapi bikin sampeyan sadar, ada yang naik, ada yang diam, ada yang tertinggal. Ada yang hidup di menara kaca, ada yang bertahan di dapur sempit.
Selamat menyongsong 2026. Semoga tahun depan yang gemuk bukan cuma grafik ekonomi, tapi juga dompet buruh.
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
