Berita

Wasekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Alwi Hasbi Silalahi. (Foto: Dok. HMI Sumut)

Hukum

Kejaksaan Diminta Usut Dugaan Kelebihan HGU di Kebun Tanah Gambus dan Lima Puluh

JUMAT, 26 DESEMBER 2025 | 22:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kejaksaan diminta turun tangan mengusut dugaan kelebihan lahan yang dikelola PT Socfindo di wilayah Kebun Lima Puluh dan Tanah Gambus, Kabupaten Batubara.

Hal tersebut disampaikan Wasekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Alwi Hasbi Silalahi merujuk keterangan Anggota DPD RI, Penrad Siagian yang menduga ada kelebihan penguasaan lahan sekitar 683 hektare oleh PT Socfindo di kawasan yang kerap menjadi sumber konflik horizontal dengan masyarakat Desa Simpang Gambus.

“Ini bukan masalah kecil, melainkan persoalan hukum yang menyangkut hak masyarakat, tata kelola pertanahan, dan potensi kerugian negara,” ujar Alwi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat, 26 Desember 2025.


Alwi menyebut sertifikat hak guna usaha (HGU) lahan tersebut telah terbit sejak tahun 1998. Jika dugaan kelebihan lahan benar, maka pengawasan negara patut dipertanyakan.

“Pertanyaan mendasarnya, bagaimana status pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) atas lahan yang diduga berada di luar luasan resmi HGU itu? Dibayarkan atau tidak? Jika tidak, maka negara berpotensi mengalami kebocoran penerimaan selama bertahun-tahun,” kritiknya.

Maka dari itu, Alwi menilai persoalan tersebut tidak bisa ditangani secara parsial.

"Harus ada pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh wilayah operasional Socfindo, termasuk kewajiban perpajakannya. Kejaksaan harus memeriksa apakah ada kelalaian, pembiaran, atau dugaan pelanggaran hukum oleh pihak-pihak yang seharusnya melakukan pengawasan," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya