Berita

Ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky. (Foto: Tangkapan layar YouTube Awalil Rizky)

Politik

Ekonom Kritik Purbaya Tidak Transparan soal Posisi Utang APBN

JUMAT, 26 DESEMBER 2025 | 22:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Informasi besaran utang negara dinilai kurang transparan meski sudah dipaparkan dalam kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 belum lama ini.

Senior Economist Bright Institute Awalil Rizky mengatakan, posisi utang tidak disampaikan terbuka dalam paparan resmi APBN meski realisasi pembiayaan utang terus bertambah.

“Realisasi sampai dengan 30 November (2025) itu pemerintah melakukan pembiayaan utang APBN. Artinya tambahan utang bersih. Nah, tambahan utang bersih itu ya utang baru dikurangi dengan pelunasan,” ujar Awalil dikutip dari kanal YouTube Awalil Rizky, Jumat, 26 Desember 2025.


Selama 11 bulan berjalan, tambahan utang bersih pemerintah telah mencapai Rp614,9 triliun. Namun, angka tersebut disampaikan tanpa kejelasan posisi total utang negara saat ini.

“Hanya saja pada waktu siaran pers APBN Kita, kita tidak diberitahu posisi utang terkininya. Itu yang selalu dikritik,” tegasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga dinilai tidak merinci komposisi pembiayaan utang, apakah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau dari pinjaman.

"Dari Rp614,9 triliun itu berapa yang SBN, berapa yang pinjaman? Belakangan ini hal-hal seperti ini tidak dinyatakan secara jelas oleh Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa),” kata Awalil.

Merujuk pada data yang dipaparkan akhir November 2025, tambahan utang awalnya diproyeksikan sekitar Rp731,5 triliun untuk menambal defisit. Namun pada kenyataannya baru terealisasi Rp615 triliun, sehingga kemungkinan realisasi akhir tahun akan berada di bawah target.

“Nah, sampai 11 bulan baru Rp615 triliun. Jadi kemungkinan memang setahun 2025 ini sedikit di bawah rencana. Bisa jadi hanya di kisaran Rp675 (triliun) atau Rp680 (triliun),” jelasnya.

Dalam rencana tersebut, pemerintah mematok tambahan utang dari SBN di kisaran Rp585 triliun, sementara pinjaman ditargetkan di kisaran Rp130 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tambahan utang 2025 relatif jauh lebih besar.

"Memang 2025 ini jauh lebih besar dibandingkan (tahun) 2022, 2023, 2024. Tapi sayangnya sampai informasi yang di-APBN Kita itu tidak diberitahu,” pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya