Berita

Ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky. (Foto: Tangkapan layar YouTube Awalil Rizky)

Politik

Ekonom Kritik Purbaya Tidak Transparan soal Posisi Utang APBN

JUMAT, 26 DESEMBER 2025 | 22:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Informasi besaran utang negara dinilai kurang transparan meski sudah dipaparkan dalam kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 belum lama ini.

Senior Economist Bright Institute Awalil Rizky mengatakan, posisi utang tidak disampaikan terbuka dalam paparan resmi APBN meski realisasi pembiayaan utang terus bertambah.

“Realisasi sampai dengan 30 November (2025) itu pemerintah melakukan pembiayaan utang APBN. Artinya tambahan utang bersih. Nah, tambahan utang bersih itu ya utang baru dikurangi dengan pelunasan,” ujar Awalil dikutip dari kanal YouTube Awalil Rizky, Jumat, 26 Desember 2025.


Selama 11 bulan berjalan, tambahan utang bersih pemerintah telah mencapai Rp614,9 triliun. Namun, angka tersebut disampaikan tanpa kejelasan posisi total utang negara saat ini.

“Hanya saja pada waktu siaran pers APBN Kita, kita tidak diberitahu posisi utang terkininya. Itu yang selalu dikritik,” tegasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga dinilai tidak merinci komposisi pembiayaan utang, apakah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau dari pinjaman.

"Dari Rp614,9 triliun itu berapa yang SBN, berapa yang pinjaman? Belakangan ini hal-hal seperti ini tidak dinyatakan secara jelas oleh Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa),” kata Awalil.

Merujuk pada data yang dipaparkan akhir November 2025, tambahan utang awalnya diproyeksikan sekitar Rp731,5 triliun untuk menambal defisit. Namun pada kenyataannya baru terealisasi Rp615 triliun, sehingga kemungkinan realisasi akhir tahun akan berada di bawah target.

“Nah, sampai 11 bulan baru Rp615 triliun. Jadi kemungkinan memang setahun 2025 ini sedikit di bawah rencana. Bisa jadi hanya di kisaran Rp675 (triliun) atau Rp680 (triliun),” jelasnya.

Dalam rencana tersebut, pemerintah mematok tambahan utang dari SBN di kisaran Rp585 triliun, sementara pinjaman ditargetkan di kisaran Rp130 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tambahan utang 2025 relatif jauh lebih besar.

"Memang 2025 ini jauh lebih besar dibandingkan (tahun) 2022, 2023, 2024. Tapi sayangnya sampai informasi yang di-APBN Kita itu tidak diberitahu,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya