Berita

Ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky. (Foto: Tangkapan layar YouTube Awalil Rizky)

Politik

Ekonom Kritik Purbaya Tidak Transparan soal Posisi Utang APBN

JUMAT, 26 DESEMBER 2025 | 22:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Informasi besaran utang negara dinilai kurang transparan meski sudah dipaparkan dalam kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 belum lama ini.

Senior Economist Bright Institute Awalil Rizky mengatakan, posisi utang tidak disampaikan terbuka dalam paparan resmi APBN meski realisasi pembiayaan utang terus bertambah.

“Realisasi sampai dengan 30 November (2025) itu pemerintah melakukan pembiayaan utang APBN. Artinya tambahan utang bersih. Nah, tambahan utang bersih itu ya utang baru dikurangi dengan pelunasan,” ujar Awalil dikutip dari kanal YouTube Awalil Rizky, Jumat, 26 Desember 2025.


Selama 11 bulan berjalan, tambahan utang bersih pemerintah telah mencapai Rp614,9 triliun. Namun, angka tersebut disampaikan tanpa kejelasan posisi total utang negara saat ini.

“Hanya saja pada waktu siaran pers APBN Kita, kita tidak diberitahu posisi utang terkininya. Itu yang selalu dikritik,” tegasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga dinilai tidak merinci komposisi pembiayaan utang, apakah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau dari pinjaman.

"Dari Rp614,9 triliun itu berapa yang SBN, berapa yang pinjaman? Belakangan ini hal-hal seperti ini tidak dinyatakan secara jelas oleh Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa),” kata Awalil.

Merujuk pada data yang dipaparkan akhir November 2025, tambahan utang awalnya diproyeksikan sekitar Rp731,5 triliun untuk menambal defisit. Namun pada kenyataannya baru terealisasi Rp615 triliun, sehingga kemungkinan realisasi akhir tahun akan berada di bawah target.

“Nah, sampai 11 bulan baru Rp615 triliun. Jadi kemungkinan memang setahun 2025 ini sedikit di bawah rencana. Bisa jadi hanya di kisaran Rp675 (triliun) atau Rp680 (triliun),” jelasnya.

Dalam rencana tersebut, pemerintah mematok tambahan utang dari SBN di kisaran Rp585 triliun, sementara pinjaman ditargetkan di kisaran Rp130 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tambahan utang 2025 relatif jauh lebih besar.

"Memang 2025 ini jauh lebih besar dibandingkan (tahun) 2022, 2023, 2024. Tapi sayangnya sampai informasi yang di-APBN Kita itu tidak diberitahu,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya