Berita

Ekonom Yanuar Rizki dalam podcast Forum Keadilan yang diupload ulang di kanal Youtube-nya. (Foto: tangkapan layar)

Bisnis

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

JUMAT, 26 DESEMBER 2025 | 22:08 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pertumbuhan ekonomi nasional jelang akhir tahun 2025 tidak menunjukkan tren positif jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Ekonom Bright Institute, Yanuar Rizky menjelaskan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan selalu di kisaran 5,12 persen selama 14 tahun terakhir. namun di tahun ini, data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 mentok di angka 4,9 persen.

"Angka pertumbuhan tahunan di triwulan III rata-rata itu 5,12 (persen), sekarang pertumbuhannya hanya 4,9 (persen) sekian. Berarti di bawah angka baseline pertumbuhan rata-rata," ujar Yanuar dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Jumat, 26 Desember 2025.


Ia menilai ada ketidakwajaran dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, mengingat capaian growth secara nasional seharusnya bisa di kisaran 5,12 persen secara tahunan.

"Ada yang disebut dengan angka pertumbuhan alamiah. Angka pertumbuhan alamiah itu berarti kalau tumbuhnya di angka-angka 5,12 itu alamiah. Karena berarti selama ini pun setahunnya tumbuhnya segitu," urainya.

Karena itu, dia meyakini basis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mayoritas ditopang konsumsi masyarakat tidak dalam keadaan baik-baik saja.

Apalagi angka konsumsi masyarakat pada triwulan III 2025 hanya sebesar 4,89 persen, lebih rendah dari tahun 2024 pada periode yang sama sebesar 4,91 persen.

"Misalnya gorengan tadinya (harga) Rp50 (naik) menjadi Rp100 dan volume tidak berkurang. Artinya kan angkanya tumbuh, daya beli masih bisa merespons kenaikan harga," katanya.

"Bisa jadi harganya naik, volumenya juga naik. Yang alamiah yang mana? Yang alamiah itu kalau daya belinya bisa mencapai titik keseimbangan baru. Jadi kalau harganya naik, yang beli juga masih bisa merespons, volume tetap," tutup Yanuar.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya