Berita

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari. (Foto: YouTube BNPB)

Nusantara

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

JUMAT, 26 DESEMBER 2025 | 19:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebanyak 21 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mengubah status tanggap darurat menjadi transisi darurat.

"Aceh ada 6 kabupaten/kota yang menyatakan transisi darurat, kemudian Sumatera Utara ada 10 kabupaten, dan Sumatera Barat 5 kabupaten/kota," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, Jumat, 26 Desember 2025.

Rinciannya, Provinsi Aceh ada Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kota Langsa, Aceh Singkil, dan Aceh Besar. Kemudian Sumatera Barat ada Deli Serdang, Langkat, Mandailing Natal, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, Batubara, Binjai, Tebing Tinggi, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah.


Lalu di Sumatera Barat ada Kota Padang Panjang, Pasaman, Solok, Padang Pariaman, dan Kota Pariaman.

Selain 21 wilayah tersebut, Muhari mengungkap ada 3 kabupaten/kota yang masih dalam proses penyelesaian SK perubahan status, yakni Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, dan Kota Padang.

Muhari menjelaskan, ada lima aspek krusial yang menjadi prioritas penanganan saat tanggap darurat, yakni pencarian pertolongan, pemenuhan kebutuhan logistik dasar permakanan dan non-permakanan, pembukaan akses jalan, pemulihan sektor komunikasi, dan pemulihan sektor energi. 

Sementara dalam status transisi darurat, kelima aspek tersebut masih dikerjakan dengan tambahan fokus lain, salah satunya proses pemulihan. 

"Selain masih melakukan lima aspek prioritas tadi, pemerintah juga secara paralel masuk pada fase early recovery, khususnya untuk pemulihan sektor pemenuhan kebutuhan pemukiman," jelas Muhari.

Dalam masa transisi darurat ini, hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) juga sudah mulai dikerjakan, termasuk pendataan penerima.

"Ini akan menentukan berapa jumlah unit yang akan dibangun di setiap kabupaten/kota," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

UPDATE

Perlindungan Orang Utan Kalimantan dari Karhutla Terus Diperkuat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:43

Benarkah Hari Kliwon Lebih Rawan Kecelakaan?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:17

Lindungi Kehidupan Nelayan, KKP Segel Tambak Udang Tak Berizin di Karimunjawa

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:46

Pasis Dikreg Seskoad Peroleh Doktrin Kepemimpinan dari Wapang TNI

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:20

Dampak MBG Bikin Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:57

Ekonomi Biru Dijaga, Nelayan Disejahterakan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:40

Peradi Profesional Dukung Langkah Presiden Bersih-bersih Mafia Tambang

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:16

DPR Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik di Batam-Bintan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:59

Staf Ahli Kapolri Pastikan Penanganan Maksimal Kabut Asap di Kalteng

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:43

Kepala BRAN dan Menteri PKP Bidik Percepatan Lahan untuk Rumah Rakyat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:20

Selengkapnya