Berita

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari. (Foto: YouTube BNPB)

Nusantara

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

JUMAT, 26 DESEMBER 2025 | 19:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebanyak 21 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mengubah status tanggap darurat menjadi transisi darurat.

"Aceh ada 6 kabupaten/kota yang menyatakan transisi darurat, kemudian Sumatera Utara ada 10 kabupaten, dan Sumatera Barat 5 kabupaten/kota," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, Jumat, 26 Desember 2025.

Rinciannya, Provinsi Aceh ada Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kota Langsa, Aceh Singkil, dan Aceh Besar. Kemudian Sumatera Barat ada Deli Serdang, Langkat, Mandailing Natal, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, Batubara, Binjai, Tebing Tinggi, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah.


Lalu di Sumatera Barat ada Kota Padang Panjang, Pasaman, Solok, Padang Pariaman, dan Kota Pariaman.

Selain 21 wilayah tersebut, Muhari mengungkap ada 3 kabupaten/kota yang masih dalam proses penyelesaian SK perubahan status, yakni Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, dan Kota Padang.

Muhari menjelaskan, ada lima aspek krusial yang menjadi prioritas penanganan saat tanggap darurat, yakni pencarian pertolongan, pemenuhan kebutuhan logistik dasar permakanan dan non-permakanan, pembukaan akses jalan, pemulihan sektor komunikasi, dan pemulihan sektor energi. 

Sementara dalam status transisi darurat, kelima aspek tersebut masih dikerjakan dengan tambahan fokus lain, salah satunya proses pemulihan. 

"Selain masih melakukan lima aspek prioritas tadi, pemerintah juga secara paralel masuk pada fase early recovery, khususnya untuk pemulihan sektor pemenuhan kebutuhan pemukiman," jelas Muhari.

Dalam masa transisi darurat ini, hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) juga sudah mulai dikerjakan, termasuk pendataan penerima.

"Ini akan menentukan berapa jumlah unit yang akan dibangun di setiap kabupaten/kota," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya