Berita

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari. (Foto: YouTube BNPB)

Nusantara

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

JUMAT, 26 DESEMBER 2025 | 19:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebanyak 21 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mengubah status tanggap darurat menjadi transisi darurat.

"Aceh ada 6 kabupaten/kota yang menyatakan transisi darurat, kemudian Sumatera Utara ada 10 kabupaten, dan Sumatera Barat 5 kabupaten/kota," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, Jumat, 26 Desember 2025.

Rinciannya, Provinsi Aceh ada Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kota Langsa, Aceh Singkil, dan Aceh Besar. Kemudian Sumatera Barat ada Deli Serdang, Langkat, Mandailing Natal, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, Batubara, Binjai, Tebing Tinggi, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah.


Lalu di Sumatera Barat ada Kota Padang Panjang, Pasaman, Solok, Padang Pariaman, dan Kota Pariaman.

Selain 21 wilayah tersebut, Muhari mengungkap ada 3 kabupaten/kota yang masih dalam proses penyelesaian SK perubahan status, yakni Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, dan Kota Padang.

Muhari menjelaskan, ada lima aspek krusial yang menjadi prioritas penanganan saat tanggap darurat, yakni pencarian pertolongan, pemenuhan kebutuhan logistik dasar permakanan dan non-permakanan, pembukaan akses jalan, pemulihan sektor komunikasi, dan pemulihan sektor energi. 

Sementara dalam status transisi darurat, kelima aspek tersebut masih dikerjakan dengan tambahan fokus lain, salah satunya proses pemulihan. 

"Selain masih melakukan lima aspek prioritas tadi, pemerintah juga secara paralel masuk pada fase early recovery, khususnya untuk pemulihan sektor pemenuhan kebutuhan pemukiman," jelas Muhari.

Dalam masa transisi darurat ini, hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) juga sudah mulai dikerjakan, termasuk pendataan penerima.

"Ini akan menentukan berapa jumlah unit yang akan dibangun di setiap kabupaten/kota," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya