Berita

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari. (Foto: YouTube BNPB)

Nusantara

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

JUMAT, 26 DESEMBER 2025 | 19:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebanyak 21 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mengubah status tanggap darurat menjadi transisi darurat.

"Aceh ada 6 kabupaten/kota yang menyatakan transisi darurat, kemudian Sumatera Utara ada 10 kabupaten, dan Sumatera Barat 5 kabupaten/kota," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, Jumat, 26 Desember 2025.

Rinciannya, Provinsi Aceh ada Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kota Langsa, Aceh Singkil, dan Aceh Besar. Kemudian Sumatera Barat ada Deli Serdang, Langkat, Mandailing Natal, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, Batubara, Binjai, Tebing Tinggi, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah.


Lalu di Sumatera Barat ada Kota Padang Panjang, Pasaman, Solok, Padang Pariaman, dan Kota Pariaman.

Selain 21 wilayah tersebut, Muhari mengungkap ada 3 kabupaten/kota yang masih dalam proses penyelesaian SK perubahan status, yakni Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, dan Kota Padang.

Muhari menjelaskan, ada lima aspek krusial yang menjadi prioritas penanganan saat tanggap darurat, yakni pencarian pertolongan, pemenuhan kebutuhan logistik dasar permakanan dan non-permakanan, pembukaan akses jalan, pemulihan sektor komunikasi, dan pemulihan sektor energi. 

Sementara dalam status transisi darurat, kelima aspek tersebut masih dikerjakan dengan tambahan fokus lain, salah satunya proses pemulihan. 

"Selain masih melakukan lima aspek prioritas tadi, pemerintah juga secara paralel masuk pada fase early recovery, khususnya untuk pemulihan sektor pemenuhan kebutuhan pemukiman," jelas Muhari.

Dalam masa transisi darurat ini, hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) juga sudah mulai dikerjakan, termasuk pendataan penerima.

"Ini akan menentukan berapa jumlah unit yang akan dibangun di setiap kabupaten/kota," pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya