Berita

Ekonom senior Bright Institute, Awalil Rizky. (Foto: tangkapan layar Youtube)

Politik

Purbaya Diuntungkan Meski Negara Defisit Rp560,3 Triliun

JUMAT, 26 DESEMBER 2025 | 17:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Defisit Anggaran Pendapatan Negara (APBN) sebesar Rp560,3 triliun atau 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB) menunjukkan kinerja keuangan negara masih buruk.

"Defisit tersebut bukan kinerja yang baik dari sisi anggaran, meskipun juga tidak sampai melanggar undang-undang (batas maksimal 3 persen)," kata Ekonom senior Bright Institute, Awalil Rizky dikutip redaksi, Jumat, 26 Desember 2025.

Awalil menyebut, penyebab utama defisit APBN karena pendapatan negara belum mencapai target. Bahkan Awalil mengungkap, persentase defisit APBN ini terselamatkan berkat beberapa pos kementerian/lembaga tidak menyerap anggaran secara maksimal.


Beberapa program prioritas yang tidak menghabiskan alokasi anggaran di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

"Untungnya belanja negara tidak dihabiskan. Program seperti MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, dan Sekolah Rakyat. Begitu juga (program) perumahan yang dialokasikan APBN," jelas Awalil.

Satu sisi, penyerapan anggaran program prioritas tidak sejalan dengan perintah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mendorong kementerian/lembaga menghabiskan alokasi anggaran.

Namun di sisi lain, kata Awalil, kondisi ini menguntungkan dari sisi pelebaran defisit APBN.

"Dari sisi (penyerapan) anggaran, BGN (Badan Gizi Nasional), program Sekolah Rakyat dan kesehatan gratis 'menguntungkan' sehingga defisitnya tidak melebar. Kalau BGN bisa menghabiskan anggaran malah bahaya. defisit bisa lebih lebar lagi," urai Awalil.

"Purbaya sudah menggebrak-gebrak (agar anggaran dihabiskan), tapi di sisi lain Purbaya 'diuntungkan' karena defisitnya tidak terlampau melebar," pungkas Awalil.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya