Berita

Ekonom senior Bright Institute, Awalil Rizky. (Foto: tangkapan layar Youtube)

Politik

Purbaya Diuntungkan Meski Negara Defisit Rp560,3 Triliun

JUMAT, 26 DESEMBER 2025 | 17:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Defisit Anggaran Pendapatan Negara (APBN) sebesar Rp560,3 triliun atau 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB) menunjukkan kinerja keuangan negara masih buruk.

"Defisit tersebut bukan kinerja yang baik dari sisi anggaran, meskipun juga tidak sampai melanggar undang-undang (batas maksimal 3 persen)," kata Ekonom senior Bright Institute, Awalil Rizky dikutip redaksi, Jumat, 26 Desember 2025.

Awalil menyebut, penyebab utama defisit APBN karena pendapatan negara belum mencapai target. Bahkan Awalil mengungkap, persentase defisit APBN ini terselamatkan berkat beberapa pos kementerian/lembaga tidak menyerap anggaran secara maksimal.


Beberapa program prioritas yang tidak menghabiskan alokasi anggaran di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

"Untungnya belanja negara tidak dihabiskan. Program seperti MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, dan Sekolah Rakyat. Begitu juga (program) perumahan yang dialokasikan APBN," jelas Awalil.

Satu sisi, penyerapan anggaran program prioritas tidak sejalan dengan perintah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mendorong kementerian/lembaga menghabiskan alokasi anggaran.

Namun di sisi lain, kata Awalil, kondisi ini menguntungkan dari sisi pelebaran defisit APBN.

"Dari sisi (penyerapan) anggaran, BGN (Badan Gizi Nasional), program Sekolah Rakyat dan kesehatan gratis 'menguntungkan' sehingga defisitnya tidak melebar. Kalau BGN bisa menghabiskan anggaran malah bahaya. defisit bisa lebih lebar lagi," urai Awalil.

"Purbaya sudah menggebrak-gebrak (agar anggaran dihabiskan), tapi di sisi lain Purbaya 'diuntungkan' karena defisitnya tidak terlampau melebar," pungkas Awalil.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya