DPR Soroti Kasus Stunting Anak Pascabencana di Sumatera

Terbatasnya akses menuju wilayah terdampak banjir dan longsor di sejumlah daerah di Sumatera masih menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan. Kondisi ini berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan pangan di lokasi pengungsian, terutama bagi bayi dan balita.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melaporkan sedikitnya 13 anak mengalami stunting pascabencana banjir dan longsor. Temuan tersebut menjadi peringatan serius terkait kondisi gizi anak-anak di pengungsian yang membutuhkan penanganan segera.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, meminta pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mencegah bertambahnya kasus stunting di wilayah terdampak bencana.

“Kami sangat prihatin dengan ditemukannya anak-anak terdampak bencana yang mengalami stunting. Ini bisa menjadi fenomena gunung es, karena jumlah yang terdata kemungkinan lebih kecil dari kondisi sebenarnya di lapangan. Pemerintah harus segera melakukan penanganan cepat dan menyeluruh,” kata Neng Eem kepada wartawan di Jakarta, Jumat 26 Desember 2025. 

Menurut Neng Eem, stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan jangka pendek, tetapi juga memengaruhi tumbuh kembang anak, tingkat kecerdasan, serta kualitas sumber daya manusia di masa depan. Padahal, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang.

Ia menegaskan bahwa anak-anak merupakan kelompok paling rentan dalam situasi bencana, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar harus menjadi prioritas utama.

“Bantuan makanan khusus untuk bayi dan balita di pengungsian harus segera disalurkan. Kebutuhan gizi anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, sehingga perlu perlakuan khusus,” ujarnya.

Selain bantuan pangan bergizi, Neng Eem juga mendorong penguatan layanan kesehatan anak di lokasi pengungsian. Hal tersebut meliputi pemantauan status gizi secara rutin, pendampingan bagi ibu, serta ketersediaan tenaga medis dan ahli gizi.

“Penanganan stunting dalam situasi bencana harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemenuhan gizi, layanan kesehatan, hingga perlindungan anak. Negara tidak boleh abai terhadap masa depan anak-anak,” pungkasnya.