Ilustrasi industri halal. (Foto: fossei.org)
Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF merilis Catatan Akhir Tahun Ekonomi Syariah Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah bergesernya arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dari dominasi sektor keuangan menuju penguatan sektor riil, khususnya industri halal.
"Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dimulai dan lebih didominasi oleh sektor keuangan tetapi kini mulai bergerak menuju sektor riil dan arus utama perekonomian nasional. Sektor industri halal mulai memainkan peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," kata Ekonom CSED INDEF, Dr. Handi Risza, dalam keterangannya, Kamis, 25 Desember 2025.
Handi menegaskan, pergeseran ini harus dijaga agar pada 2026 ekonomi dan keuangan syariah tumbuh inklusif dan berkelanjutan. Peluang pengembangan industri halal dinilai kian terbuka seiring kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di bawah Presiden dengan kewenangan setingkat menteri.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran fantastis Rp335 triliun disebut sebagai peluang strategis untuk memperkuat rantai pasok industri halal domestik. Program ini berpotensi menjadi lokomotif permintaan produk halal nasional.
Dari sisi kebijakan, ekonomi dan keuangan syariah kini telah terintegrasi dalam RPJPN 2025?"2045 dan RPJMN 2025?"2029. Indonesia pun terus memantapkan posisinya sebagai pusat ekonomi syariah global, sejalan dengan statusnya sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.
Capaian global juga tercermin dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 yang dirilis DinarStandard. Indonesia berhasil mempertahankan peringkat ketiga dunia dengan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 99,9, melonjak 19,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Prestasi paling mencolok datang dari investasi halal. Sepanjang 2023, tercatat 40 transaksi investasi halal senilai USD 1,6 miliar di sektor makanan halal, kosmetik, farmasi, teknologi halal, dan gaya hidup muslim. Capaian ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor global terhadap ekosistem halal Indonesia.
Meski demikian, Handi mengingatkan masih adanya pekerjaan rumah besar. Data SNLIK OJK 2025 menunjukkan literasi keuangan syariah telah mencapai 43,42%, namun tingkat inklusinya baru 13,41%. Terdapat kesenjangan 30,01% masyarakat yang memahami keuangan syariah tetapi belum menggunakannya.
“Ini tantangan utama. Diperlukan terobosan dan inovasi masif untuk meningkatkan inklusi, terutama dengan memperluas akses ke daerah,” tegas Handi yang juga Wakil Rektor Universitas Paramadina.
Dari sisi kelembagaan, kehadiran BSI sebagai bank BUMN dengan sovereign backing kuat dinilai telah mengangkat perbankan syariah nasional ke level global. Sementara itu, rencana pembentukan Bank Syariah Nasional (BSN) diyakini mampu memperkuat multiplier effect pembiayaan perumahan.
Ekosistem ekonomi syariah juga diperkuat oleh peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah berbasis zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan. Kajian PEBS FEB UI 2025 menunjukkan zakat efektif menjangkau kelompok kemiskinan ekstrem dan berfungsi sebagai social safety net.
Ke depan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diharapkan menjadi katalis pembiayaan industri halal nasional. Dengan target investasi lebih dari Rp700 triliun, sebagian pembiayaan Danantara diproyeksikan mengalir ke sektor keuangan syariah dan industri halal.
“Dengan target investasi Rp720 triliun pada 2026, Danantara diharapkan dapat membiayai sektor keuangan syariah dan industri halal nasional. Saat ini, Danantara juga menyiapkan investasi proyek Kampung Haji senilai Rp20 triliun,” pungkas Handi.
