Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya pengangguran pada 2026 mulai menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur.
Fraksi PDIP DPRD Jatim menilai sampai saat ini, sektor riil masih belum bergerak optimal.
“Kita harus jujur. Sektor riil kita belum berjalan baik. Ini ancaman bagi tenaga kerja kita khususnya di tahun 2026 mendatang. Belum lagi ditambah UMK 2026 yang akan naik," ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim Hari Yulianto dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis, 25 Desember 2025.
Menurut Hari, kondisi tersebut menuntut langkah antisipatif sejak dini. Salah satunya dengan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penyangga ekonomi daerah.
Anggota Komisi E DPRD Jatim ini menegaskan pula, penciptaan lapangan kerja tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Perlu desain yang mendorong masyarakat menciptakan peluang usaha sendiri.
“Bukan hanya pemerintah yang membuka kerja. Tapi bagaimana UMKM bisa tumbuh. Itu yang harus terus kita dorong,” tegas dia.
Dirinya menyebut, penguatan UMKM bisa dimulai dari hal paling sederhana. Mulai dari usaha tradisional hingga rintisan berbasis digital.
“Dari start-up, sampai UMKM klasik. Gerobak gorengan pun bisa jadi solusi,” jelasnya.
Hari juga menyoroti peran Generasi Z dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan. Menurutnya, dunia digital harus dimanfaatkan secara maksimal.
Ia mencontohkan pameran pada Konferda PDIP yang menampilkan Media Pintar PDIP (MPP), sebuah platform marketplace internal.
“Konsepnya seperti Shopee atau Tokopedia. Tapi sementara untuk kader,” ungkapnya.
Platform tersebut lanjutnya diharapkan menjadi pintu masuk Gen Z untuk terlibat dalam UMKM berbasis digital, termasuk di Jawa Timur.
“Ini salah satu saran awal agar anak muda terlibat langsung. Langkah antisipatif ini dinilai penting. Pasalnya, data menunjukkan PHK masih terjadi sepanjang 2025," tandasnya.
