Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Purbaya Tanggapi Usulan DPR Alihkan Anggaran MBG untuk Korban Bencana Sumatera

KAMIS, 25 DESEMBER 2025 | 11:56 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya menanggapi usulan salah satu anggota DPR agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan untuk penanganan bencana banjir di Sumatera. 

Mengutip pernyataannya di Jakarta, pada Kamis, 25 Desember 2025, Purbaya menegaskan bahwa anggaran yang disediakan pemerintah untuk penanganan bencana Sumatera sebesar Rp60 triliun hingga saat ini masih mencukupi sehingga tidak perlu menggeser dana MBG.

“Kan bencana (anggarannya) sejauh ini sudah cukup. Sudah ada (anggarannya). Tak perlu memindahkan anggaran MBG (Makan Bergizi Gratis),” ujar Purbaya.


Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun. Sementara itu, permintaan anggaran yang masuk sejauh ini baru mencapai sekitar Rp51 triliun.

“Uangnya sudah cukup Rp60 triliun kita sediakan. Sedangkan yang ada sekarang baru Rp51 (triliun) permintaannya (untuk perbaikan) kira-kira permintaan kasarnya kan. Jadi cukup, jadi kami tidak akan mengganggu (program) MBG-nya,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengungkap alasan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebaiknya dialihkan sementara untuk membantu korban bencana banjir di Sumatera. 

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, anak-anak penerima MBG saat ini tengah memasuki masa libur sekolah.

“Distribusi makanan kering di masa libur, yang menurut laporan lapangan banyak berisi produk kemasan dan ultra processed food (UPF), berisiko melenceng dari tujuan awal program ini, yakni memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia,” ujar Charles pada Senin, 22 Desember 2025. 

Selain itu, ia menilai para korban banjir di Sumatera justru lebih membutuhkan makanan yang layak dibandingkan penyaluran menu MBG kepada anak sekolah yang sedang libur.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya