Berita

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Waketum PAN Sebut Kritik sebagai Vitamin yang Menguatkan Pemerintah

KAMIS, 25 DESEMBER 2025 | 00:33 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dalam hal penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah masih terus bekerja keras tanpa henti dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga negara.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi, hal itu dilakukan pemerintah untuk mempercepat proses perbaikan, renovasi, rehabilitasi, dan  pemulihan seluruh fasilitas umum, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan, pasokan pangan, dan sebagainya.

Viva Yoga menilai bahwa pemerintah tidak antikritik, tidak menolak dikoreksi. Justru hal itu, menurutnya diperlukan sebagai vitamin yang menguatkan tubuh pemerintah. 


“Apalagi kritik itu bersifat konstruktif dan solutif tentu akan menambah antibodi pemerintah agar semakin kuat. Kritik itu penting demi menjaga konstruksi sejarah bangsa,” kata Viva Yoga dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025.

Ia menegaskan bahwa PAN akan terus membantu, bekerja sama, dan selalu bersama-sama dengan pemerintah dalam menyelesaikan penanganan pasca bencana alam. 

“PAN menginstruksikan kepada kadernya di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk bantu rakyat secara riil dan nyata. Misalnya dengan membagikan sembako, air, peralatan pendidikan, dan sebagainya,” tutur Viva Yoga. 

Lanjut dia, PAN juga mengapresiasi kepada individu atau lembaga nonpemerintah yang ikut berkontribusi dalam penggalangan dana kemanusiaan dan berpartisipasi terjun ke lapangan membantu petugas menolong memperbaiki keadaan. 

“Masih banyak orang baik dan dermawan yang memiliki kepedulian sosial tinggi dan berhati merah putih,” ungkapnya.

Dalam kondisi seperti ini, PAN menilai bahwa membangun solidaritas sosial dan merajut persatuan menjadi faktor signifikan. 

“Pemerintah, masyarakat, partai politik, LSM, Ormas, kaum muda, netizen, dan segenap komponen bangsa harus bergotong-royong satu hati, menyatukan persepsi dan gerak langkah untuk memulihkan keadaan pascabencana alam,” imbuhnya. 

Menurut PAN, adanya sikap skeptis, saling menyalahkan atau menebar berita hoax, sebaiknya dihindari karena jika tidak dihilangkan akan dapat merusak soliditas dan kohesivitas sosial bangsa. 

“Kebebasan berekspresi sebagai bagian dari nilai demokrasi bukanlah semata untuk kebebasan an sich, namun tujuan memperjuangkan demokrasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan yang bermartabat, menunaikan janji-janji kemerdekaan,” tegas dia.

“PAN berpendapat bahwa kita harus membantu tugas-tugas konstitusional Presiden Prabowo Subianto untuk segera memulihkan pasca bencana agar masyarakat yang terkena dampaknya dapat segera kembali hidup normal. Juga membantu tugas mulia Pak Presiden lainnya, yaitu mewujudkan swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan sampah untuk energi, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan lainnya,” tandas Wakil Menteri Transmigrasi ini.


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya