Berita

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Waketum PAN Sebut Kritik sebagai Vitamin yang Menguatkan Pemerintah

KAMIS, 25 DESEMBER 2025 | 00:33 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dalam hal penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah masih terus bekerja keras tanpa henti dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga negara.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi, hal itu dilakukan pemerintah untuk mempercepat proses perbaikan, renovasi, rehabilitasi, dan  pemulihan seluruh fasilitas umum, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan, pasokan pangan, dan sebagainya.

Viva Yoga menilai bahwa pemerintah tidak antikritik, tidak menolak dikoreksi. Justru hal itu, menurutnya diperlukan sebagai vitamin yang menguatkan tubuh pemerintah. 


“Apalagi kritik itu bersifat konstruktif dan solutif tentu akan menambah antibodi pemerintah agar semakin kuat. Kritik itu penting demi menjaga konstruksi sejarah bangsa,” kata Viva Yoga dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025.

Ia menegaskan bahwa PAN akan terus membantu, bekerja sama, dan selalu bersama-sama dengan pemerintah dalam menyelesaikan penanganan pasca bencana alam. 

“PAN menginstruksikan kepada kadernya di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk bantu rakyat secara riil dan nyata. Misalnya dengan membagikan sembako, air, peralatan pendidikan, dan sebagainya,” tutur Viva Yoga. 

Lanjut dia, PAN juga mengapresiasi kepada individu atau lembaga nonpemerintah yang ikut berkontribusi dalam penggalangan dana kemanusiaan dan berpartisipasi terjun ke lapangan membantu petugas menolong memperbaiki keadaan. 

“Masih banyak orang baik dan dermawan yang memiliki kepedulian sosial tinggi dan berhati merah putih,” ungkapnya.

Dalam kondisi seperti ini, PAN menilai bahwa membangun solidaritas sosial dan merajut persatuan menjadi faktor signifikan. 

“Pemerintah, masyarakat, partai politik, LSM, Ormas, kaum muda, netizen, dan segenap komponen bangsa harus bergotong-royong satu hati, menyatukan persepsi dan gerak langkah untuk memulihkan keadaan pascabencana alam,” imbuhnya. 

Menurut PAN, adanya sikap skeptis, saling menyalahkan atau menebar berita hoax, sebaiknya dihindari karena jika tidak dihilangkan akan dapat merusak soliditas dan kohesivitas sosial bangsa. 

“Kebebasan berekspresi sebagai bagian dari nilai demokrasi bukanlah semata untuk kebebasan an sich, namun tujuan memperjuangkan demokrasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan yang bermartabat, menunaikan janji-janji kemerdekaan,” tegas dia.

“PAN berpendapat bahwa kita harus membantu tugas-tugas konstitusional Presiden Prabowo Subianto untuk segera memulihkan pasca bencana agar masyarakat yang terkena dampaknya dapat segera kembali hidup normal. Juga membantu tugas mulia Pak Presiden lainnya, yaitu mewujudkan swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan sampah untuk energi, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan lainnya,” tandas Wakil Menteri Transmigrasi ini.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya