Berita

Ilustrasi warga Kabupaten Seram Bagian Barat memberikan suara pada Pemilu Serentak 2024. (Foto: Sbbkab.go.id)

Politik

Komisioner KPU hingga DKPP Jadi 9 Usulan Ngaco

RABU, 24 DESEMBER 2025 | 17:01 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Usulan penambahan jumlah komisioner KPU, Bawaslu, dan DKPP menjadi 9 orang dinilai tak berdasar dan terkesan asal-asalan.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai gagasan yang datang dari Kementerian PPN/Bappenas itu tidak berangkat dari kebutuhan faktual penyelenggaraan pemilu.

“Usulan Bappenas ini nggak jelas alasannya. Hitung-hitungannya apa sampai muncul angka 9?” kata Lucius kepada RMOL, Rabu, 24 Desember 2025.


Menurutnya, penambahan jumlah komisioner justru terkesan hanya untuk membagi-bagi jatah pengusulan secara merata.

“Yang kelihatan cuma ingin membagi rata tiga dari DPR, tiga dari Presiden, dan tiga dari MK,” ujarnya.

Lucius menegaskan, Bappenas sama sekali tidak menjelaskan korelasi jumlah 9 komisioner dengan beban kerja, tugas, maupun tantangan KPU, Bawaslu, dan DKPP ke depan.

“Kalau cuma supaya terlihat adil dari sisi jumlah, itu konyol sekali. Tidak ada urgensinya,” pungkas Lucius.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya