Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Dunia

AS Larang Penjualan Drone Buatan Luar Negeri, DJI Paling Terpukul

RABU, 24 DESEMBER 2025 | 12:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi melarang penjualan drone buatan luar negeri beserta komponen pentingnya. Produsen asal China DJI (Da-Jiang Innovations) menjadi perusahaan yang paling terdampak.

Keputusan ini diumumkan oleh Federal Communications Commission (FCC) setelah sejumlah lembaga keamanan AS menilai bahwa drone dan komponen penting yang diproduksi di luar negeri menimbulkan risiko serius terhadap keamanan nasional. Penilaian tersebut menjadi dasar dimasukkannya drone asing ke dalam daftar perangkat yang dibatasi.

Ketua FCC, Brendan Carr, menjelaskan langkah ini melalui unggahan di platform X. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan penetapan keamanan nasional oleh cabang eksekutif pemerintah AS.


“Hari ini, berdasarkan penetapan keamanan nasional oleh cabang eksekutif, FCC menambahkan drone (UAS) buatan luar negeri dan komponen pentingnya ke dalam Covered List. Presiden Trump telah menegaskan bahwa pemerintahannya akan mengamankan wilayah udara AS dan mendorong dominasi drone buatan Amerika," tulis Carr, dikutip dari GSM Arena, Rabu 24 Desember 2025.

Carr juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak bersifat retroaktif. Artinya, drone yang sudah dimiliki konsumen tetap boleh digunakan, dan penjualan unit yang sebelumnya telah disetujui FCC masih diperbolehkan.

“Tindakan FCC hari ini tidak memengaruhi kemampuan konsumen untuk terus menggunakan drone yang telah mereka beli sebelumnya, dan tidak melarang pengecer menjual model yang sudah mendapat persetujuan,” lanjut Carr dalam cuitannya.

Larangan ini hanya berlaku untuk model baru ke depan. Selain itu, masih ada kemungkinan pengecualian jika Departemen Pertahanan (Department of War) atau Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security) menyatakan bahwa drone atau komponen tertentu tidak menimbulkan risiko keamanan.

Di sisi lain, DJI menolak keras tudingan bahwa produknya membahayakan keamanan. Perusahaan asal Tiongkok itu menyatakan bahwa drone mereka telah melalui berbagai evaluasi ketat.

DJI menyebut produknya sebagai “salah satu yang paling aman di pasaran”, didukung oleh peninjauan bertahun-tahun oleh lembaga pemerintah AS dan auditor independen. Mereka juga menilai kekhawatiran soal keamanan data tidak didukung bukti, dan lebih mencerminkan sikap proteksionisme yang bertentangan dengan prinsip pasar bebas.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya