Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Dunia

AS Larang Penjualan Drone Buatan Luar Negeri, DJI Paling Terpukul

RABU, 24 DESEMBER 2025 | 12:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi melarang penjualan drone buatan luar negeri beserta komponen pentingnya. Produsen asal China DJI (Da-Jiang Innovations) menjadi perusahaan yang paling terdampak.

Keputusan ini diumumkan oleh Federal Communications Commission (FCC) setelah sejumlah lembaga keamanan AS menilai bahwa drone dan komponen penting yang diproduksi di luar negeri menimbulkan risiko serius terhadap keamanan nasional. Penilaian tersebut menjadi dasar dimasukkannya drone asing ke dalam daftar perangkat yang dibatasi.

Ketua FCC, Brendan Carr, menjelaskan langkah ini melalui unggahan di platform X. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan penetapan keamanan nasional oleh cabang eksekutif pemerintah AS.


“Hari ini, berdasarkan penetapan keamanan nasional oleh cabang eksekutif, FCC menambahkan drone (UAS) buatan luar negeri dan komponen pentingnya ke dalam Covered List. Presiden Trump telah menegaskan bahwa pemerintahannya akan mengamankan wilayah udara AS dan mendorong dominasi drone buatan Amerika," tulis Carr, dikutip dari GSM Arena, Rabu 24 Desember 2025.

Carr juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak bersifat retroaktif. Artinya, drone yang sudah dimiliki konsumen tetap boleh digunakan, dan penjualan unit yang sebelumnya telah disetujui FCC masih diperbolehkan.

“Tindakan FCC hari ini tidak memengaruhi kemampuan konsumen untuk terus menggunakan drone yang telah mereka beli sebelumnya, dan tidak melarang pengecer menjual model yang sudah mendapat persetujuan,” lanjut Carr dalam cuitannya.

Larangan ini hanya berlaku untuk model baru ke depan. Selain itu, masih ada kemungkinan pengecualian jika Departemen Pertahanan (Department of War) atau Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security) menyatakan bahwa drone atau komponen tertentu tidak menimbulkan risiko keamanan.

Di sisi lain, DJI menolak keras tudingan bahwa produknya membahayakan keamanan. Perusahaan asal Tiongkok itu menyatakan bahwa drone mereka telah melalui berbagai evaluasi ketat.

DJI menyebut produknya sebagai “salah satu yang paling aman di pasaran”, didukung oleh peninjauan bertahun-tahun oleh lembaga pemerintah AS dan auditor independen. Mereka juga menilai kekhawatiran soal keamanan data tidak didukung bukti, dan lebih mencerminkan sikap proteksionisme yang bertentangan dengan prinsip pasar bebas.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

UPDATE

Malaysia Fair 2026 Jadi Ajang Perluasan Pasar Medical Tourism di Indonesia

Jumat, 05 Juni 2026 | 18:12

CFD Rasuna Said Kembali Digelar, Ini Lokasi Parkir dan Rute Transportasi Umumnya

Jumat, 05 Juni 2026 | 18:10

Begini Spek Bangunan SPPG di Daerah 3T yang Dibangun Kementerian PU

Jumat, 05 Juni 2026 | 17:47

Sambut Nanik Deyang, APJI Minta Juknis Dapur MBG Dibenahi

Jumat, 05 Juni 2026 | 17:01

Menteri PU Rampungkan 222 SPPG di Daerah 3T

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:48

KPK Panggil Motivator Ary Ginanjar Agustian di Kasus Gratifikasi IUP Kukar

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:45

Akulaku Finance Dukung Proses Hukum pada Tindakan Kecurangan

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:36

Mubes Kosgoro 1957: Berkas La Ode Beres, Sari Yuliati Belum Bayar Administrasi

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:18

Awas Kolesterol Naik! Ini 5 Tips Sehat Mengolah Daging Kurban ala Ahli Gizi UNS

Jumat, 05 Juni 2026 | 15:57

AS Buka Jalur untuk 36 Kapal Bantuan Kemanusiaan di Selat Hormuz

Jumat, 05 Juni 2026 | 15:33

Selengkapnya