Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Dunia

AS Larang Penjualan Drone Buatan Luar Negeri, DJI Paling Terpukul

RABU, 24 DESEMBER 2025 | 12:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi melarang penjualan drone buatan luar negeri beserta komponen pentingnya. Produsen asal China DJI (Da-Jiang Innovations) menjadi perusahaan yang paling terdampak.

Keputusan ini diumumkan oleh Federal Communications Commission (FCC) setelah sejumlah lembaga keamanan AS menilai bahwa drone dan komponen penting yang diproduksi di luar negeri menimbulkan risiko serius terhadap keamanan nasional. Penilaian tersebut menjadi dasar dimasukkannya drone asing ke dalam daftar perangkat yang dibatasi.

Ketua FCC, Brendan Carr, menjelaskan langkah ini melalui unggahan di platform X. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan penetapan keamanan nasional oleh cabang eksekutif pemerintah AS.


“Hari ini, berdasarkan penetapan keamanan nasional oleh cabang eksekutif, FCC menambahkan drone (UAS) buatan luar negeri dan komponen pentingnya ke dalam Covered List. Presiden Trump telah menegaskan bahwa pemerintahannya akan mengamankan wilayah udara AS dan mendorong dominasi drone buatan Amerika," tulis Carr, dikutip dari GSM Arena, Rabu 24 Desember 2025.

Carr juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak bersifat retroaktif. Artinya, drone yang sudah dimiliki konsumen tetap boleh digunakan, dan penjualan unit yang sebelumnya telah disetujui FCC masih diperbolehkan.

“Tindakan FCC hari ini tidak memengaruhi kemampuan konsumen untuk terus menggunakan drone yang telah mereka beli sebelumnya, dan tidak melarang pengecer menjual model yang sudah mendapat persetujuan,” lanjut Carr dalam cuitannya.

Larangan ini hanya berlaku untuk model baru ke depan. Selain itu, masih ada kemungkinan pengecualian jika Departemen Pertahanan (Department of War) atau Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security) menyatakan bahwa drone atau komponen tertentu tidak menimbulkan risiko keamanan.

Di sisi lain, DJI menolak keras tudingan bahwa produknya membahayakan keamanan. Perusahaan asal Tiongkok itu menyatakan bahwa drone mereka telah melalui berbagai evaluasi ketat.

DJI menyebut produknya sebagai “salah satu yang paling aman di pasaran”, didukung oleh peninjauan bertahun-tahun oleh lembaga pemerintah AS dan auditor independen. Mereka juga menilai kekhawatiran soal keamanan data tidak didukung bukti, dan lebih mencerminkan sikap proteksionisme yang bertentangan dengan prinsip pasar bebas.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya