Berita

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Bisnis

Tarif Bebas ke AS Jadi Angin Segar, Ekonom Minta Deal Mineral Win-Win

RABU, 24 DESEMBER 2025 | 11:54 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kesepakatan negosiasi tarif RI-Amerika Serikat (AS) dinilai menguntungkan bagi Indonesia, khususnya terkait pembebasan tarif sejumlah komoditas unggulan.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan komoditas seperti kelapa sawit (CPO), kopi, teh, dan kakao merupakan produk strategis nasional, dan pasar AS sendiri menjadi tujuan penting bagi ekspor Indonesia.

“Kesepakatan ini cenderung menguntungkan. CPO, Kopi, Teh dan Coklat merupakan komoditas penting kita, dan AS adalah pasar yang sangat strategis. Ini akan positif bagi ekspor dan current account kita,” ujar Wijayanto kepada RMOL pada Rabu, 24 Desember 2025.


Namun, terkait permintaan Presiden AS Donald Trump agar Indonesia membuka akses terhadap mineral kritis, Wijayanto mengingatkan agar pemerintah bersikap hati-hati. 

Ia menilai, hingga kini pasokan cadangan mineral jarang di Indonesia belum tercatat dengan baik.

“Terkait mineral jarang; kecuali nikel, nilai cadangan di Indonesia belum terukur dengan pasti, selain itu belum ada investor yang siap untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi,” jelasnya.

Meski demikian, Wijayanto menilai masuknya investor AS di sektor mineral kritis juga bisa menjadi peluang, selama kesepakatan yang dibangun bersifat adil dan saling menguntungkan.

“Jika investor AS bersedia masuk, tentunya ini merupakan kesempatan bagus bagi Indonesia, tentunya perlu dipastikan deal yang kita sepakati sifatnya win-win,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam kerja sama tersebut. Menurutnya, investor AS umumnya memiliki perhatian tinggi terhadap isu keberlanjutan.

“Selain itu, prinsip ESG perlu dikedepankan, dan biasanya investor AS relatif concern dengan isu ini,” sambungnya.

Wijayanto mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman kerja sama hilirisasi nikel dengan investor asing sebelumnya, yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi Indonesia.

“Kita harus belajar dari kecepatan nikel dan hilirisasi dengan investor asing, dimana Indonesia bisa dikatakan tidak mendapatkan apa-apa, dan pada saat yang bersamaan lingkungan hidup semakin rusak,” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya