Berita

Logo PBNU. (Foto: Dok RMOL)

Politik

Jabatan Ketum PBNU Seharusnya Bebas Unsur Duniawi

RABU, 24 DESEMBER 2025 | 11:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyampaikan kekecewaannya terhadap polemik yang belakangan mencuat terkait Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

Sosok yang akrab disapa Hensat itu mengaku harus mengoreksi prasangka positif yang selama ini ia pegang mengenai jabatan tertinggi di tubuh PBNU tersebut.

"Sejak lama saya selalu berprasangka positif, bahwa jabatan Ketum PBNU ini adalah jabatan yang sifatnya menghormati panutan, nggak ada unsur duniawi kekuasaannya. Sebab, kan banyak Kyai besar dalam NU," kata Hensat lewat akun X miliknya, dikutip di Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025.


Namun, ia mengaku pandangan tersebut kini perlu dikoreksi setelah muncul polemik seputar posisi Ketua Umum PBNU. Kondisi itu membuatnya merasa sedih, terlebih karena ia memiliki kedekatan emosional dengan tradisi dan lingkungan Nahdlatul Ulama.

“Tapi sejak muncul polemik posisi Ketum PBNU, prasangka saya di awal harus dikoreksi,” lanjutnya.

Hensat lantas menyampaikan permohonan maaf apabila pernyataannya dianggap kurang berkenan. Ia menegaskan, apa yang disampaikannya murni merupakan kegelisahan pribadi sebagai bagian dari jamaah yang tumbuh dalam tradisi keagamaan NU.

“Mohon maaf ya bila salah ucap, tapi itu yang saya rasakan sebagai anak yang ngajinya di Masjid ‘beraliran’ NU walaupun belum pernah terdaftar resmi sebagai anggota NU. Tapi saya sedih dengan kenyataan yang ada saat ini,” pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya