Berita

Mantan Jubir KPK yang kini menjabat Plt Direktur Penyelidikan KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto (RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

RABU, 24 DESEMBER 2025 | 07:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiarto, lolos tiga besar seleksi jabatan Direktur Penyelidikan KPK.

Berdasarkan dokumen pengumuman hasil akhir seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan KPK Nomor B/006/PANSELKPK/12/2025 yang diterima redaksi pada Rabu, 24 Desember 2025, Tessa Mahardhika yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyelidikan KPK dinyatakan masuk tiga besar.

Selain Tessa, dua nama lain yang lolos sebagai calon Direktur Penyelidikan KPK adalah Achmad Taufik dari internal KPK dan Farhan dari Kejaksaan.


“Mempertimbangkan hasil dari seluruh tahapan Seleksi Terbuka JPT Pratama di lingkungan KPK, dengan ini ditetapkan tiga kandidat terbaik untuk setiap jabatan,” demikian bunyi pengumuman yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi, Ranu Mihardja, pada Selasa, 23 Desember 2025.

Ketiga nama calon Direktur Penyelidikan KPK tersebut selanjutnya diserahkan kepada pimpinan KPK untuk dipilih satu orang yang akan menduduki jabatan tersebut.

“Keputusan Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama di lingkungan KPK bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat,” tegas Ranu Mihardja.

Selain jabatan Direktur Penyelidikan, seleksi terbuka juga dilakukan untuk lima jabatan lainnya, yakni Kepala Biro Hukum, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktur Penuntutan, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, serta Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi.

Seleksi terbuka ini dimulai sejak 20 Oktober 2025, dengan pengumuman kandidat terpilih dijadwalkan pada akhir Desember 2025.

Seluruh proses seleksi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang melibatkan unsur internal dan eksternal, termasuk pejabat instansi, akademisi, profesional, serta perwakilan kementerian dan lembaga. Proses ini juga diawasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui sistem i-MUT guna menjamin objektivitas dan integritas.

Panitia seleksi dari unsur eksternal diketuai oleh Ranu Mihardja, mantan Deputi KPK, dengan delapan anggota, yakni Sang Made Mahendra Jaya (Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri), Dhahana Putra (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum), Pratama Dahlian Persada (Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC), Sudharmawati Ningsih (pejabat Mahkamah Agung), Heru Susetyo (Guru Besar Hukum Universitas Indonesia), Gandjar L. Bonaparta (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Taufik Rachman (Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga), serta Judhi K. dari Transparency International Indonesia (TII).

Sementara itu, panitia seleksi dari unsur internal KPK terdiri dari Wawan Wardiana (Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat), Asep Guntur Rahayu (Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi), Eko Marjono (Deputi Informasi dan Data), Haerudin (Kepala Sekretariat Dewan Pengawas), Agung Yudha Wibowo (Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi), serta Aminudin (Plt Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK).

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya