SEA Games Thailand sudah selesai, kita kembali fokus pada penanganan bencana tanda tangan di tanah Sumatera.
Sejauh ini, pemerintah bergeming. Tak mau menetapkan status bencana nasional. Ormas Muhammadiyah selama ini cukup sabar, akhirnya bersuara lantang. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Negara ini memang punya bakat langka. Bisa menatap 1.090 jenazah sambil berkata, “situasi masih terkendali.”
Terkendali seperti kapal Titanic yang kaptennya masih sibuk menyisir rambut karena orkestranya belum berhenti main.
Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, air bukan lagi sekadar banjir, tapi sudah naik pangkat jadi algojo. Longsor bukan cuma tanah jatuh, tapi kalender kematian harian.
Dari 13 Desember yang “baru” 1.006 korban, naik ke 1.059, lalu 1.071, lalu 1.090 per 20 Desember 2025. Tapi pemerintah tetap kalem, seolah angka itu cuma skor pertandingan persahabatan, bukan nyawa manusia.
Di tengah absurditas itu, Muhammadiyah masuk ke panggung. Melalui LBH Advokasi Publik PP Muhammadiyah, mereka bilang, “Tetapkan bencana nasional!”
Bukan buat gaya-gayaan, tapi supaya negara bisa benar-benar mengerahkan semua sumber daya. Bukan setengah napas sambil hitung citra.
Ikhwan Fahrojih menyampaikannya dengan bahasa sopan, santun, beradab, bahasa yang tampaknya sudah jadi bahasa asing di ruang kekuasaan.
Katanya, status darurat nasional itu instrumen penting agar penanganan maksimal. Terjemahan kasar untuk pemerintah, ini bukan urusan kecil, berhenti pura-pura kuat.
Desakan itu bukan hasil meditasi di ruang ber-AC. Itu lahir dari suara warga yang kehilangan rumah, relawan yang kelelahan, dan fakta telanjang, kehadiran negara di lapangan terasa seperti WiFi gratis, ada namanya, tapi tak bisa dipakai.
Lebih kejam lagi, ketika logistik tersendat, listrik padam, wilayah terisolasi, pemerintah justru menolak bantuan asing. Alasannya mulia, kedaulatan.
Dampaknya
banal, rakyat menderita. Ironi macam apa ini, ketika gengsi nasional lebih kenyang dari perut pengungsi?
Ikhwan menohok halus tapi mematikan, kalau tak mau bantuan luar, buktikan negara mampu menangani sendiri secara memadai. Jangan rakyat dijadikan korban uji coba “kami bisa kok”.
Mari lihat “terkendali” versi pemerintah. Lebih dari 526.868 orang mengungsi di 27 kabupaten/kota. Sebanyak 147 ribu rumah rusak berat, 1.600 fasilitas publik, sekolah, jembatan, rumah ibadah, hancur.
Di Aceh saja sekitar 472 jiwa meninggal, Sumatera Barat 350, Sumatera Utara 268. Masih ada 186 orang hilang, yang oleh negara tampaknya dianggap sedang cuti panjang.
BNPB bahkan mengingatkan potensi banjir susulan karena hujan masih rajin turun. Tapi tenang, kata elite, ini masih bisa di-handle. Handle pakai apa? Pidato?
PowerPoint?Sementara itu, di Jakarta, seorang advokat bernama Arjana Bagaskara Solichin sudah lebih dulu muak. Ia menggugat Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan, dan Kepala BNPB ke PTUN Jakarta.
Alasannya sederhana tapi memalukan, banjir di Sumatera sudah memenuhi lima indikator bencana nasional dalam UU No. 24 Tahun 2007. Sidangnya mulai pertengahan Desember 2025, bahkan digelar tertutup, mungkin supaya realitasnya tidak ikut bocor ke publik.
Sekarang pemerintah menghadapi tekanan ganda, satu dari individu, satu dari organisasi sebesar Muhammadiyah. Ini bukan serangan, ini alarm kebakaran yang bunyinya makin keras.
Muhammadiyah menegaskan mereka bukan cari panggung. Mereka siap mendampingi korban menggugat karena yang punya
legal standing adalah masyarakat terdampak.
Mereka tahu perannya, relawan menolong, warga bertahan, pengacara publik menggugat. Negara? Negara sibuk menimbang citra internasional, takut dunia melihat Indonesia sebagai negeri krisis.
Padahal dunia sudah melihat lebih dulu angka korban di atas seribu jiwa. Menutupinya justru membuat tampilan kita seperti negara yang denial, bukan berdaulat.
Akademisi ikut angkat suara. Dari UIN Ar-Raniry, Tgk. Ajidar Matsyah bilang penderitaan rakyat Aceh mirip Gaza.
Tokoh Gayo Aceh, Alwien Desry, menyebut banyak wilayah masih terisolasi. Pakar UIKA Bogor, Nandang Sutisna, menegaskan kapasitas daerah sudah jebol.
Ini bukan opini emosional, ini diagnosis kolektif. Tapi pemerintah tetap ngotot, status nasional nanti mengurangi peran daerah. Logika macam apa ini? Ketika rumah terbakar, kita tak peduli siapa pegang selang, yang penting api padam.
Di sinilah Muhammadiyah berdiri, menampar kesadaran kita semua. Mereka mengkritik bukan untuk memperkeruh, tapi karena air sudah keruh sejak awal.
Mereka membela rakyat ketika negara sibuk membela narasi. Mereka bersuara ketika pemerintah memilih diam berlapis alasan.
Kalau organisasi masyarakat sipil saja masih punya
sense of crisis, sementara negara tidak, maka yang sebenarnya darurat bukan cuma bencananya, tapi nurani kekuasaan.
Jangan salahkan publik kalau kecewa. Jangan heran kalau gugatan bermunculan. Jangan kaget kalau sejarah mencatat, di saat air menenggelamkan Sumatera, pemerintah memilih berdiri di tepian sambil berkata, “tenang, ini masih terkendali.”
Untung masih ada Muhammadiyah, yang berani bilang, tidak, ini bencana nasional, dan negara seharusnya malu kalau masih menyangkalnya.
“Ormas yang lain pada kemana, Bang?”
“Udah, jangan diganggu, mereka sibuk dengan urusannya masing-masing.” Ups.
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
