Berita

Sebanyak 15 Warga Negara Asing (WNA) asal China yang menyerang prajurit TNI diamankan. (Foto: Istimewa)

Politik

Penyerangaan WNA China ke TNI Harus Diusut Tegas dan Diplomatik

SENIN, 22 DESEMBER 2025 | 10:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tragedi penyerangan Warga Negara China terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kalimantan Barat (Kalbar), harus diusut secara tegas dengan memastikan langkah diplomatik juga dilakukan pemerintah.

Pengamat Citra Institute, Efriza memandang, insiden penyerangan TNI oleh sejumlah WNA China tak bisa dianggap sederhana, mengingat institusi TNI merupakan simbol pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Langkah TNI tidak reaktif dan memproses hukum adalah wujud ketegasan negara dengan menjunjung supremasi hukum dan tidak mentolerir tindakan yang merendahkan simbol pertahanan negara," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 22 Desember 2025.


Dia menegaskan, siapa pun pelakunya harus diproses dengan bijak, cermat, tidak reaktif, dan sesuai regulasi. Namun menurutnya, pemerintah juga harus melakukannya secara tegas, transparan, dan berkeadilan. 

"Sekaligus memastikan aspek proses kasus ini secara tepat. Bahkan juga komunikasi dan diplomatik mesti dikelola dengan cermat agar tidak menimbulkan kecemasan publik dalam merespons kasus ini," tuturnya.

Lebih lanjut, Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini langkah diplomatik perlu dilakukan sebagai bentuk supremasi hukum di dalam negeri.

"Jadi prinsip keadilan,kedaulatan dan harga diri negara, harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap WNA di Indonesia," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya