Berita

Sebanyak 15 Warga Negara Asing (WNA) asal China yang menyerang prajurit TNI diamankan. (Foto: Istimewa)

Politik

Penyerangaan WNA China ke TNI Harus Diusut Tegas dan Diplomatik

SENIN, 22 DESEMBER 2025 | 10:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tragedi penyerangan Warga Negara China terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kalimantan Barat (Kalbar), harus diusut secara tegas dengan memastikan langkah diplomatik juga dilakukan pemerintah.

Pengamat Citra Institute, Efriza memandang, insiden penyerangan TNI oleh sejumlah WNA China tak bisa dianggap sederhana, mengingat institusi TNI merupakan simbol pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Langkah TNI tidak reaktif dan memproses hukum adalah wujud ketegasan negara dengan menjunjung supremasi hukum dan tidak mentolerir tindakan yang merendahkan simbol pertahanan negara," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 22 Desember 2025.


Dia menegaskan, siapa pun pelakunya harus diproses dengan bijak, cermat, tidak reaktif, dan sesuai regulasi. Namun menurutnya, pemerintah juga harus melakukannya secara tegas, transparan, dan berkeadilan. 

"Sekaligus memastikan aspek proses kasus ini secara tepat. Bahkan juga komunikasi dan diplomatik mesti dikelola dengan cermat agar tidak menimbulkan kecemasan publik dalam merespons kasus ini," tuturnya.

Lebih lanjut, Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini langkah diplomatik perlu dilakukan sebagai bentuk supremasi hukum di dalam negeri.

"Jadi prinsip keadilan,kedaulatan dan harga diri negara, harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap WNA di Indonesia," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya