Berita

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi (perempuan kedua dari kiri) (Dok. Pribadi)

Politik

Pemerintah Tolak Impor Beras 2026, Legislator PAN: Ini Capaian Strategis

JUMAT, 19 DESEMBER 2025 | 10:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keputusan pemerintah untuk tidak melakukan impor beras pada tahun 2026, diapresiasi Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi. 

Menurut Okta, kebijakan tersebut merupakan bukti nyata keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada beras nasional, yang dikoordinasikan secara efektif oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas.

“Keputusan tidak mengimpor beras pada 2026 menunjukkan bahwa produksi dalam negeri kini telah mampu memenuhi kebutuhan nasional. Ini adalah capaian strategis dan historis dalam sektor pangan Indonesia,” ujar Okta kepada wartawan, Jumat, 20 Desember 2025. 


Berdasarkan data pemerintah, produksi beras nasional tahun 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton, meningkat lebih dari 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog berada di kisaran 3,7 juta ton, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga ketahanan pangan nasional berada dalam kondisi sangat aman.

Okta juga menyoroti dampak global dari kebijakan Indonesia yang menghentikan impor beras. Menurutnya, langkah tersebut secara langsung memengaruhi dinamika pasar internasional.

“Ketika Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu importir beras terbesar dunia, menghentikan impor, harga beras dunia langsung turun signifikan hingga berada di bawah 400 Dolar AS per ton, dari sebelumnya sempat menyentuh kisaran 600–650 Dolar AS per ton,” jelas Legislator PAN ini.

Hal itu, kata Okta, membuktikan bahwa Indonesia memiliki pengaruh besar dan posisi strategis dalam rantai pasok pangan global, khususnya komoditas beras.

Keberhasilan swasembada beras tidak hanya tercermin dalam angka produksi dan stok, tetapi juga langsung dirasakan oleh masyarakat. Okta mencontohkan keterlibatannya dalam kegiatan sosial bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan.

“Pada Kamis, 18 Desember 2025, saya hadir mendampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam kegiatan pembagian 1.000 paket sembako murah untuk pengemudi ojek online di Kota Tangerang. Ini adalah bukti bahwa capaian pemerintah di sektor pangan langsung didistribusikan kepada masyarakat,” kata Okta.

Paket sembako tersebut berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula, dan 1 kg tepung, dengan nilai sekitar Rp190 ribu, namun dapat ditebus masyarakat hanya Rp100 ribu berkat subsidi pemerintah dan kolaborasi dengan mitra swasta.

Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Okta menyatakan keyakinannya bahwa harga pangan akan tetap stabil berkat kuatnya pasokan dalam negeri dan koordinasi lintas kementerian yang berjalan baik.

“Dengan stok beras yang melimpah, produksi yang meningkat, serta program pangan murah yang terus digulirkan, kami optimistis masyarakat tidak akan terbebani lonjakan harga jelang Nataru,” demikian Okta.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya